DermayuMagz.com – Kedaulatan logistik nasional saat ini tengah menjadi sorotan utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fakta mengejutkan terungkap bahwa sekitar 95 persen pengiriman barang di Indonesia masih sangat bergantung pada kapal-kapal berbendera asing. Ketergantungan ini memicu urgensi pemerintah untuk segera melakukan transformasi besar-besaran pada sektor maritim, terutama dalam memperkuat armada nasional dan industri galangan kapal dalam negeri.
Isu krusial ini disampaikan oleh Rosan Roeslani usai pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Senin (27/7/2026). Dalam keterangannya, Rosan menekankan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus membiarkan dominasi bendera asing dalam arus logistik domestik. Oleh karena itu, mandat untuk menyusun rencana pengembangan armada nasional telah menjadi prioritas strategis guna memastikan kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.
“Kita juga bicara bagaimana pengembangan dari armada kita. Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95% berbendera asing,” ujar Rosan. Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah ke depan adalah bagaimana mengalihkan ketergantungan tersebut sehingga kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia mayoritas menggunakan bendera nasional.
Revitalisasi Galangan Kapal Nasional
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, penguatan industri galangan kapal menjadi kunci utama. Rosan menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dari sisi BUMN maupun swasta nasional. Namun, tantangannya adalah meningkatkan standar operasional dan kualitas produksi agar mampu bersaing di kancah internasional.
Pemerintah menargetkan agar pembangunan kapal tidak lagi dilakukan di luar negeri, melainkan di galangan dalam negeri dengan memenuhi standar global. Meskipun belum merinci detail nilai investasi atau jumlah armada yang akan dibangun, arah kebijakan ini dipastikan akan melibatkan sinergi antara pelaku industri perkapalan nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan.
Langkah Konsolidasi BPI Danantara
Sejalan dengan arahan tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini tengah mematangkan rencana konsolidasi BUMN di sektor galangan kapal. Langkah ini diambil untuk menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing industri perkapalan Indonesia, khususnya untuk kebutuhan kapal tangkap nelayan.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses konsolidasi ini akan dipimpin oleh PT PAL Indonesia sebagai pemain utama di industri ini. Dony menargetkan proses tersebut akan tuntas pada semester pertama tahun 2026 ini.
“Konsolidasinya saya pastikan bahwa tahun ini selesai, dan mungkin semester satu sudah selesai untuk konsolidasi galangan kapal kita,” tegas Dony.
Dampak Ekonomi dan Lapangan Kerja
Langkah strategis ini diproyeksikan tidak hanya sekadar soal penguatan armada logistik, tetapi juga memiliki efek domino bagi ekonomi kerakyatan. Konsolidasi galangan kapal diharapkan mampu memicu peningkatan permintaan kapal produksi lokal, yang pada akhirnya akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja terampil, terutama bagi lulusan Teknik Perkapalan.
Selain itu, penguatan industri galangan kapal merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan BUMN untuk mengoptimalkan potensi maritim Indonesia dari hulu hingga hilir. Dengan memajukan kemampuan domestik dalam mengelola hasil laut dan alur distribusi, pemerintah optimistis bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan akan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
