DermayuMagz.com – Upaya pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi melalui pengembangan bioetanol berbasis tetes tebu kini menghadapi tantangan krusial pada sisi hulu. Target ambisius pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol dalam rangka menekan impor bensin memerlukan jaminan pasokan bahan baku yang konsisten dan berkelanjutan.
Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023, pemerintah telah memproyeksikan peningkatan produksi tebu nasional hingga mencapai 110,1 juta ton pada tahun 2030. Namun, rencana strategis ini harus dibarengi dengan langkah konkret di lapangan agar target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas.
Pengamat pertanian, Khudori, menekankan bahwa keberhasilan program bioetanol sangat bergantung pada ketersediaan tetes tebu yang stabil. Menurutnya, ada beberapa poin fundamental yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan:
- Optimalisasi lahan tebu secara nasional.
- Peningkatan produktivitas tanaman tebu per hektare.
- Perbaikan rendemen tebu untuk memaksimalkan hasil olahan.
- Kepastian alokasi bahan baku di tengah persaingan dengan industri pangan, alkohol, dan kosmetik.
Khudori menambahkan bahwa pemerintah perlu belajar dari keberhasilan program biodiesel. Transisi energi yang sukses membutuhkan ekosistem yang matang, mulai dari jaminan penyerapan produk oleh pasar, kepastian harga, hingga skema pembiayaan yang mampu menjaga keekonomian industri bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Yang tidak kalah penting: bioetanol akan disandarkan pada bahan baku apa? Penguatan sisi hulu dan hilir harus berjalan secara beriringan agar program ini memiliki fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” tegas Khudori.
Di sisi lain, sektor pertanian tebu saat ini juga tengah menjadi sorotan terkait kesejahteraan petani. Muncul usulan agar gula pasir dimasukkan ke dalam daftar komoditas bantuan pangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyerap hasil produksi petani yang belakangan ini masih menumpuk, terutama saat musim giling nasional yang berlangsung sejak Mei 2025.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam. Meski usulan tersebut dinilai positif untuk mendukung kemandirian pangan, pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai penambahan komoditas gula ke dalam paket bantuan pangan yang saat ini didominasi oleh penyaluran beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Hanif menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Setiap usulan harus melalui evaluasi komprehensif, mencakup aspek produksi, efektivitas distribusi, hingga dampaknya terhadap keseimbangan pasar secara makro.
Program bantuan pangan yang saat ini berjalan tetap menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog bagi para pemangku kepentingan, termasuk petani tebu, guna merumuskan kebijakan pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
