DermayuMagz.com – Memiliki hunian pribadi seringkali menjadi tantangan berat bagi pekerja di sektor informal. Ketiadaan slip gaji tetap dan rekam jejak perbankan yang formal kerap membuat mereka sulit menembus akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Menjawab tantangan tersebut, Bank BSN kini hadir dengan solusi inovatif melalui program edukasi menabung rutin yang terintegrasi dalam aplikasi digital.
Program ini dirancang khusus untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari sektor informal dalam membangun track record transaksi keuangan yang kredibel. Dengan disiplin menabung selama tiga hingga enam bulan, calon nasabah tidak hanya menyiapkan uang muka, tetapi juga membuktikan kemampuan finansial mereka kepada pihak bank sebelum pengajuan KPR diproses.
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar perseroan dalam mendukung program perumahan nasional. Pada tahun 2026, Bank BSN mendapatkan kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan kuota KPR subsidi sebanyak 73.700 unit. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 34,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka 54.700 unit.
“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex, Sabtu (25/7/2026).
Membangun Histori Keuangan yang Kredibel
Banyak pekerja informal sebenarnya memiliki kemampuan bayar yang cukup, namun terkendala oleh syarat administratif perbankan. Melalui inisiatif BSN Siap KPR, calon nasabah dibimbing untuk memanfaatkan aplikasi digital sebagai media transaksi harian. Proses ini secara otomatis membentuk riwayat keuangan yang dapat dinilai oleh sistem bank.
Hingga pertengahan tahun 2026, Bank BSN mencatat progres yang cukup impresif. Realisasi pembiayaan KPR telah mencapai 82% dari target tahunan per Juni 2026. Target program BSN Siap KPR sendiri diproyeksikan mampu menjangkau 1.000 calon nasabah baru melalui kolaborasi dengan mitra pengembang hingga akhir tahun 2026.
“Seribu calon nasabah bukan sekadar angka bisnis, melainkan ada seribu keluarga di dalamnya yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah,” tambah Alex.
Dukungan Terhadap Penurunan Backlog Nasional
Upaya Bank BSN ini mendapat apresiasi dari pemerintah. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai pendekatan edukasi menabung adalah strategi cerdas untuk menekan angka backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia yang saat ini mencapai 9,97 juta rumah tangga menurut data Susenas BPS.
Menurut Sri, terdapat beberapa poin penting dari terobosan ini:
- Mitigasi Risiko: Dengan menabung terlebih dahulu, bank dapat memantau kedisiplinan nasabah, sehingga risiko kredit macet di masa depan dapat diminimalisir.
- Aksesibilitas: Pekerja informal yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan kini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan akses hunian layak.
- Pencapaian Target: Hingga Juli 2026, Bank BSN telah menyalurkan 29.309 unit KPR rumah tapak subsidi, atau setara dengan 42,09% dari total target tahunan sebanyak 69.636 unit.
Kemudahan Regulasi dan Inovasi ke Depan
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah terus memangkas hambatan akses KPR subsidi. Salah satu langkah konkretnya adalah kesepakatan antara OJK dan asosiasi perbankan bahwa catatan pinjaman kecil hingga Rp 1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
Selain kemudahan akses bagi sektor informal, pemerintah melalui Kementerian PKP dan BP Tapera juga tengah merancang skema KPR untuk Rumah Susun Perkotaan. Skema ini direncanakan memiliki tenor yang lebih panjang, yakni hingga 40 tahun, yang ditujukan bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi perbankan seperti yang dilakukan Bank BSN diharapkan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
