DermayuMagz.com – Upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Indramayu terus digencarkan melalui langkah strategis yang menyasar sektor akar rumput. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, secara tegas menekankan bahwa literasi keuangan merupakan instrumen vital yang harus dikuasai oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisnis mereka tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas menuju skala yang lebih besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Khaeron dalam agenda sosialisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digelar di Indramayu. Di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, pemahaman mengenai manajemen keuangan yang rapi, akuntabel, dan transparan dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Mengapa Literasi Keuangan Menjadi Prioritas?
Banyak pelaku usaha kecil sering kali terjebak dalam pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Fenomena ini menjadi salah satu penghambat utama bagi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan atau mitra strategis lainnya. Herman Khaeron menyoroti bahwa tanpa pembukuan yang sistematis, nilai aset dan potensi pertumbuhan sebuah usaha sulit untuk dipetakan secara objektif.
Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan bahwa edukasi keuangan bukan sekadar teori akuntansi dasar. Lebih jauh dari itu, pelaku UMKM diajak untuk memahami alur kas, manajemen utang produktif, serta pemanfaatan fasilitas perbankan yang disediakan oleh BUMN. Dengan memiliki catatan keuangan yang baik, kepercayaan institusi keuangan terhadap pelaku usaha akan meningkat secara signifikan.
Peran Strategis BUMN dalam Ekosistem UMKM
BUMN memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk menjadi lokomotif bagi perkembangan UMKM di daerah. Melalui berbagai program kemitraan, BUMN tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan teknis yang mencakup aspek pemasaran, digitalisasi usaha, hingga standarisasi produk agar mampu menembus pasar ritel modern dan ekspor.
Herman Khaeron menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan BUMN bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Kabupaten Indramayu, dengan potensi sumber daya yang melimpah, memiliki peluang besar untuk melahirkan produk-produk unggulan yang berdaya saing tinggi. Namun, hal ini mustahil tercapai jika pelaku usahanya belum memiliki literasi keuangan yang mumpuni.
Beberapa poin penting yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut meliputi:
- Pentingnya pemisahan aset pribadi dan modal usaha untuk transparansi.
- Pemanfaatan layanan perbankan BUMN untuk akses kredit produktif.
- Penerapan sistem pencatatan keuangan digital untuk efisiensi operasional.
- Pentingnya legalitas usaha sebagai syarat mutlak pengembangan bisnis.
Membangun Mentalitas Wirausaha yang Tangguh
Selain aspek finansial, Herman Khaeron juga memotivasi para peserta untuk terus berinovasi. Di era digital saat ini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi adalah kewajiban. UMKM yang mampu mengintegrasikan literasi keuangan dengan teknologi digital akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku maupun perubahan selera konsumen.
Literasi keuangan adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, sehebat apa pun produk yang dihasilkan, usaha tersebut akan rentan terhadap risiko kebangkrutan. Itulah mengapa dukungan terhadap UMKM harus menyentuh sisi fundamental seperti manajemen keuangan, bukan sekadar memberikan bantuan modal sesaat.
Langkah Konkret ke Depan
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi para pelaku UMKM di Indramayu untuk mulai membenahi pola manajemen bisnis mereka. Kehadiran wakil rakyat dalam forum ini menunjukkan komitmen serius dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak program berkelanjutan yang memberikan pendampingan intensif bagi pelaku usaha kecil di pelosok daerah.
Dengan adanya peningkatan literasi keuangan, diharapkan UMKM di Indramayu dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang lebih kokoh. Dukungan nyata dari BUMN, yang disinergikan dengan pengawasan legislatif, menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan.
