DermayuMagz.com – Transparansi pengelolaan keuangan sekolah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di UPTD SDN Ranggawana, Kecamatan Losarang. Sejumlah wali murid mengeluhkan kebijakan pengadaan seragam olahraga dan baju muslim yang dinilai minim koordinasi dan tanpa prosedur musyawarah yang jelas.
Persoalan ini mencuat setelah salah satu orang tua siswa mengungkapkan kewajibannya membayar uang sebesar Rp300 ribu untuk paket seragam tersebut. Keluhan utama bukan sekadar nominal harga, melainkan absennya dialog antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sebelum kebijakan pembelian ditetapkan.
Dalam keterangannya pada Senin, 19 Oktober 2026, wali murid yang identitasnya enggan dipublikasikan tersebut mengaku kebingungan karena tidak adanya rincian biaya yang transparan. Ia juga menyoroti ketiadaan bukti transaksi resmi atau kwitansi sebagai dokumen pertanggungjawaban atas uang yang telah disetorkan.
Ketiadaan Bukti Transaksi Jadi Sorotan
Upaya untuk mendapatkan kepastian administrasi sempat dilakukan oleh orang tua siswa melalui komunikasi pesan singkat WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, pihak wali kelas memberikan respons bahwa kwitansi tidak tersedia, namun menegaskan bahwa pencatatan pembayaran tetap dilakukan.
Kondisi ini memicu keresahan, mengingat bukti pembayaran merupakan instrumen penting bagi orang tua untuk memastikan dana yang dikeluarkan benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya. Ketiadaan dokumen fisik dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Pentingnya Musyawarah dalam Kebijakan Sekolah
Kritik yang disampaikan wali murid menekankan bahwa musyawarah seharusnya menjadi langkah awal dalam setiap kebijakan sekolah yang melibatkan partisipasi finansial orang tua. Menurutnya, sekolah perlu memberikan ruang diskusi untuk membahas:
Keterbukaan informasi ini menjadi krusial agar tidak ada pihak yang merasa terbebani atau dipaksa mengikuti skema tertentu tanpa adanya persetujuan kolektif sebelumnya.
Konteks Aturan Pengadaan Seragam
Secara regulasi nasional, pemerintah telah mengatur hal ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Aturan tersebut menegaskan batasan kewenangan sekolah serta tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan kebutuhan atribut siswa.
Meskipun orang tua memiliki tanggung jawab dalam pengadaan seragam, pihak sekolah dilarang melakukan praktik yang bersifat memaksa atau membebani secara sepihak. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga hubungan harmonis antara institusi pendidikan dan masyarakat.
Hingga saat ini, pihak UPTD SDN Ranggawana maupun instansi terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Klarifikasi dari pihak sekolah sangat dinantikan guna meluruskan mekanisme pengadaan yang tengah diperbincangkan.
Diharapkan adanya dialog terbuka antara pihak sekolah dan wali murid dapat segera terwujud. Hal ini penting untuk mengurai kebuntuan komunikasi sekaligus memastikan bahwa seluruh proses administrasi di SDN Ranggawana berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan regulasi yang berlaku.
