DermayuMagz.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Indramayu memberikan catatan kritis terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencapai performa optimal. Pemerintah Kabupaten Indramayu didorong untuk segera melakukan langkah pembenahan melalui riset potensi daerah serta transformasi sistem digital dalam pengelolaan retribusi.
Ketua Fraksi PDIP, H Edi Fauzi, menjelaskan bahwa realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 1,85 persen. Target yang awalnya dipatok pada angka Rp927 miliar kini terkoreksi menjadi Rp919 miliar. Kondisi ini dipicu oleh dinamika penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya sempat melonjak akibat adanya kebijakan pemutihan denda pajak.
Edi menekankan bahwa ketergantungan pada sektor pajak harus segera dikurangi dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah yang selama ini dinilai belum tergarap dengan baik. Menurutnya, terdapat indikasi kebocoran pada sektor retribusi pasar dan parkir yang menyebabkan penerimaan daerah tidak maksimal.
Sebagai gambaran, Edi menyoroti potensi riil di Pasar Jatibarang. Berdasarkan hitungan potensi sewa kios, los, hingga pedagang lemprakan, pasar tersebut seharusnya mampu menghasilkan sekitar Rp120 juta per bulan atau Rp1,5 miliar per tahun. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi PAD dari Pasar Jatibarang hanya berada di kisaran Rp800 juta per tahun.
Kondisi serupa ditemukan pada pengelolaan Pasar Karangampel yang hanya menyumbang PAD sebesar Rp600 juta per tahun. Selain itu, sektor retribusi parkir tepi jalan umum di seluruh wilayah Indramayu tercatat hanya menyumbang Rp1 miliar per tahun, sementara total retribusi parkir di seluruh pasar mencapai Rp1,5 miliar.
Menanggapi angka-angka tersebut, Fraksi PDIP menduga adanya penetapan target yang tidak didasarkan pada potensi riil di lapangan. Edi menegaskan bahwa Pemkab Indramayu perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kebocoran pendapatan dapat diminimalisir.
Berikut adalah poin utama yang didorong oleh Fraksi PDIP untuk penguatan PAD Indramayu:
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang ada saat ini.
