DermayuMagz.com – Polemik keberadaan peternakan ayam petelur di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kecamatan Kroya telah memfasilitasi pertemuan antara pihak pemilik usaha dengan perwakilan warga guna mencari solusi atas sejumlah keluhan yang sempat mencuat ke publik.
Pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Kroya pada Kamis, 12 November 2026, tersebut menjadi forum krusial bagi kedua belah pihak. Camat Kroya, Iing Kuswara, S.STP., M.Si., bertindak sebagai mediator dalam upaya menengahi ketegangan yang dipicu oleh aktivitas operasional peternakan di Blok Pilang tersebut.
Duduk Perkara dan Keluhan Warga
Kehadiran peternakan ayam petelur di wilayah pemukiman memang kerap menjadi isu sensitif. Dalam kasus di Sukamelang ini, masyarakat setempat sebelumnya melayangkan sejumlah keberatan yang cukup mendasar. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan warga meliputi:
Dalam konteks tata ruang wilayah, keberadaan usaha peternakan di area padat penduduk memang memerlukan standar pengelolaan lingkungan yang ketat. Ketiadaan sistem sanitasi yang memadai sering kali menjadi pemicu utama munculnya dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Sikap Pemerintah Kecamatan
Menanggapi situasi tersebut, Camat Kroya Iing Kuswara menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil langkah gegabah berupa penutupan paksa. Fokus utama pemerintah adalah mencari jalan tengah yang melindungi hak warga atas lingkungan yang sehat, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha.
Iing menambahkan bahwa ikatan persaudaraan antara pihak pengusaha dan warga sekitar menjadi modal sosial yang penting. Hal ini diharapkan mampu menekan potensi konflik berkepanjangan dan mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
Komitmen Perbaikan dan Status Perizinan
Sebagai hasil dari mediasi tersebut, pihak pemilik peternakan menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan kondisi kandang. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan operasional agar dampak lingkungan seperti bau dan lalat dapat ditekan seminimal mungkin.
Di sisi lain, aspek legalitas tetap menjadi poin yang tidak bisa diabaikan. Kuwu Desa Sukamelang, Masduki, SH., memberikan penjelasan mengenai alur administrasi yang sedang berlangsung. Menurutnya, pemerintah desa telah memberikan pelayanan administratif kepada pihak peternak yang mengajukan perizinan.
Namun, Masduki menegaskan sebuah poin penting mengenai kewenangan instansi:
“Yang jelas dari pemilik kandang ayam mengajukan izin. Karena kami sifatnya pelayanan, ya memberikan pelayanan. Terlepas izin keluar atau tidak, nanti ada dinas terkait yang menentukan,” ungkap Masduki.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengajuan izin bukan berarti legalitas telah terpenuhi secara otomatis. Salah satu syarat krusial yang saat ini belum dipenuhi oleh pihak peternakan adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hingga berita ini diturunkan, dokumen tersebut belum dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Harapan ke Depan
Polemik di Desa Sukamelang ini menjadi cerminan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah setempat berharap agar pemilik peternakan segera merealisasikan komitmen pembenahan fisik kandang, sembari tetap menempuh jalur administratif yang benar sesuai regulasi yang berlaku.
Ke depannya, proses pengawasan akan tetap berjalan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah Kroya dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kenyamanan warga serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Indramayu.
