DermayuMagz.com – Upaya pemberantasan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu terus bergulir di tingkat pusat. Terbaru, aliansi masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Indramayu (FPI) secara resmi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (4/11/2026) untuk menuntut pengusutan tuntas atas dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.
Koordinator FPI, Masdi, menyatakan bahwa kedatangan pihaknya bersama sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya merupakan langkah konkret untuk mengawal transparansi tata kelola pemerintahan. Dalam tuntutannya, FPI mendesak lembaga antirasuah tersebut agar segera memproses laporan dugaan suap yang menyeret nama Bupati Indramayu, Lucky Hakim, serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ilegal tersebut.
Dugaan Praktik Ijon Proyek APBD
Kasus yang kini menjadi sorotan publik ini berawal dari laporan masyarakat (Dumas) yang diajukan oleh seorang pengusaha berinisial HK pada Kamis, 29 Oktober 2026. Berdasarkan dokumen aduan tersebut, terdapat pola sistematis dalam praktik ijon proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun 2025. Praktik ini diduga melibatkan pejabat tinggi berinisial LH dan sejumlah pengusaha sebagai penyedia dana.
Dalam uraian kronologi yang disampaikan pelapor, alur transaksi ijon proyek ini diduga telah berlangsung sejak akhir tahun 2024. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut antara lain:
Tuntutan Aksi dan Respons Masyarakat
Aksi yang dimotori oleh FPI bersama kelompok masyarakat lainnya seperti Warung Nusantara (WN) 88, GMPAR, dan FKPM ini menegaskan pentingnya integritas dalam penggunaan anggaran daerah. Masdi menekankan bahwa praktik ijon proyek tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan kualitas pembangunan yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indramayu.
Selain menuntut pemeriksaan terhadap Bupati, laporan tersebut juga merinci adanya pembagian draf pekerjaan konstruksi pada periode Maret hingga April 2025. Proyek-proyek tersebut tersebar di tiga instansi utama, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan total nilai proyek yang dijanjikan mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Hingga saat ini, proses pelaporan masih berada dalam tahap pendalaman oleh pihak KPK. Masyarakat Indramayu kini menanti langkah lanjutan dari lembaga penegak hukum tersebut terkait kebenaran informasi yang tertuang dalam laporan dugaan suap tersebut. Pihak FPI pun menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk rencana aksi demonstrasi lanjutan jika proses hukum dirasa tidak berjalan sesuai harapan publik.
