DermayuMagz.com – Menteri Kebudayaan, , mengungkapkan pengalamannya menjadi korban ilegal yang berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Fadli melalui pernyataan di akun media sosial X miliknya pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam keterangannya, Fadli Zon menjelaskan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Ia mengaku sudah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali untuk membantu proses penyidikan yang sedang berjalan.

Penyadapan tersebut dilaporkan menyasar nomor telepon seluler pribadi miliknya. Fadli Zon menyebutkan bahwa tindakan ilegal ini telah terjadi sejak tahun 2021 dan terus berlangsung hingga 2026. Menurutnya, rentang waktu tersebut menjadikannya sebagai salah satu pihak yang menjadi target penyadapan dalam durasi terlama.

Fadli menambahkan bahwa aktivitas penyadapan ini bertepatan dengan masa dirinya menjabat posisi strategis di Partai Gerindra, yakni sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum. Penyelidikan atas kasus ini kini tengah ditangani secara intensif oleh Bareskrim Polri.

Perkembangan Penanganan Kasus Penyadapan Ilegal

Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut. Beberapa nama yang terseret dalam kasus ini merupakan sosok yang memiliki latar belakang di lingkungan kepolisian, di antaranya:

Selain proses hukum pidana, Mabes Polri juga tengah memproses penegakan kode etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga dilaporkan masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk sosok berinisial TK yang sempat muncul dalam pembahasan di DPR RI.

Pengembangan Kasus ke Arah Dugaan Makar

Tidak hanya berhenti pada kasus penyadapan, penyidik Bareskrim Polri diketahui sedang melakukan pengembangan perkara. Terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan rangkaian kasus ini.

Untuk memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi. Selain itu, penyidik juga melibatkan sejumlah ahli, baik dari bidang hukum pidana maupun hukum tata negara, guna memberikan pandangan profesional dalam membedah kasus tersebut secara komprehensif.

Proses hukum ini mencerminkan langkah serius kepolisian dalam menindaklanjuti pelanggaran privasi dan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Pihak berwenang hingga kini masih terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.