DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan riil rakyat. Hal ini disampaikannya saat meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Menurut Mendagri, ungkapan “negara hadir untuk rakyat” harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah, sebagai perwakilan negara, perlu turun langsung ke lapangan untuk merasakan dan memahami aspirasi masyarakat secara mendalam.
Kunjungan Mendagri ke Kendari ini didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.
Mendagri mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun sebelumnya hanya menjangkau 1.129 unit rumah, kini jumlahnya melonjak menjadi 8.973 unit rumah.
Setiap penerima manfaat program ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk peningkatan kualitas rumah mereka. Khusus untuk Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah bagi warga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Mendagri menilai program bedah rumah dan pembangunan perumahan ini sebagai inisiatif berskala besar yang belum pernah ia temui sebelumnya selama menjabat sebagai Mendagri. Ia menekankan betapa pentingnya program ini bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Lebih lanjut, Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PUPR atas arahan serta langkah strategis yang telah diambil. Ia juga berharap program bantuan perumahan ini dapat terus berlanjut dan diperluas di masa mendatang.
Perluasan program ini diharapkan mampu secara signifikan mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Hal ini termasuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak huni.
Baca juga : Apresiasi Pemda Sulawesi 2026: Dorong Persaingan Antar Daerah
Harapan Mendagri adalah agar program-program seperti BSPS ini terus menjadi prioritas pemerintah. Dengan begitu, negara benar-benar dapat dirasakan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.
