Kapan Belum Mengembalikan Uang?
Argumen Membatalkan PPK
Apa Itu PPK?
Penjelasan PPK
Dalam dunia hukum perjanjian, PPK atau Perjanjian Pendahuluan Jual Beli merujuk pada kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli mengenai rencana pembelian dan penjualan suatu aset. PPK biasanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
Tujuan PPK
Tujuan PPK adalah memberikan dasar yang jelas dan mengikat hukum untuk transaksi yang lebih komprehenatif, yaitu Akta Jual Beli (AHB). PPK memuat perincisan penting mengenai objek transaksi, harga, dan ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak.
Kapan PPK Bisa Dibatalkan?
1. Melanggar Pasal-Pasal dalam PPK
Salah atau bahkan melanggar ketentuan yang tercantum dalam PPK itu. Misalnya, ada ketentuan yang berbunyi "Pembeli tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibanya tanpa seizin tertulis dari Penjuall", namun si pembeli menggadaikan hak dan kewajiban tersebut ke pihak ketiga tanpa sepentagnetuan dari Penjulat itumen.
2. Salah Satu Piha Melakukan Cidera Janji
PPK bisa dibatalkan bila terjadi cidera janji yang menimbulkan kerugian pada pihak yang dirugikan. Cidera janji ini terjadi ketika seseorang yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana yang seharusnya.
3. Adanya Penipuan
Adanya indikasi penipuan atau penyelewengan dalam proses negoisasi dan kesepakatan PPK. Penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberi informasi yang bohong atau menyesatkan untuk memanipulassi keputusan pihak lain.
4. Ketidakmampuan Memenuhi Prestasi
Situasi dimana pihak yang berjanji tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjinya. Ketidak mampuan memenuhi prestasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor keuangan, hukum, maupun teknis.
5. Kangnya Belum Mengembalikan Uang
Salahsatu pihak yang semestinya mengkembalkan uang sesuai kesepakatan dalam PPK namun belum dipenuhinya. Hal tersebut dapat menjadi pemicu membatalkan PPK, sehingga pihak yang dirugikan tidak dirugikan lebih jauh.
Argumen Hukum Membatalkan PPK
1. Melanggar Prinsih Pacta Sunt Servanda
Prinspi Pacta Sunt Servanda adalah prinsip hukum yang menyatakan bawa "perjanjian yang sah mengikat hukum dan perjanjian itu wajib ditaati dan ditepati oleh pihak-piha yang mengikatnya". Jika PPK dicabut atau dibatalkan sepihakl tanpa adanya alas an hukum yang jelas, maka hal ini bisa dianggap melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Hukum Dagang
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata, diatur mengenai "Syrat-syrat Umum Perjanjian". Ketentuan ini juga diperkuat dalam UU No. 18 Tahun 1958 Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: "Barang siapa ingkar janji, diwajibkan mengganai kerugian".
3. Doktrin Itikad Baik (Good Faight)
Doktrin Itikad Baik adalah suatu pedoman moral dan hukum yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikad yang tulus dan jujur dalam menjalin hubungan. Jika terjadi pembatalan PPK Secara sepiha tanpa didasari itikad yang tulus, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum.
Kesimpulan
Membatalkan PPK adalah keputusan yang tidak bisa dianggap remeh. Ada serangkaian konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya. Oleh karenanya, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum terbaik. Dengan begitu, pembatalan PPK dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlalu.
5 Pertanyaan Umum
- Kapan PPK bisa dibatalkan?
- Melanggar ketentuan PPK, cidera janji, terjadi penipuan, ketidakmampuan memenuhi prestasi, dan pihak yang belum menerima kewajiban.
- Apa argumen hukum untuk membatalkan PPK?
- Melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda, UU Nomor 18 Tahun 1958, dan Doktrin Itikad Baik (Good Faight).
- Bagaimana cara membatalkan PPK?
- Berkonsultasi dengan pengacara, mengajukan gugatan pembatalan PPK ke pengadilan, dan memberikan bukti-bukti yang kuat.
- Apa risiko dari membatalkan PPK?
- Dikenakan ganti kerugian, kehilangan hak dan kewajiban, dan dapat merusak reputasi.
- Apa alternatif dari membatalkan PPK?
- Mediasi, negosiasi ulang, dan mencari solusi yang lebih bijaksana.
