DermayuMagz.com – Gelombang protes yang menyasar kediaman dinas Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mencapai titik didih pada Kamis (19/11/2026), saat ratusan massa yang tergabung dalam Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) melakukan aksi demonstrasi di depan rumah dinas tersebut.

Aksi yang melibatkan sekitar 300 orang ini menuntut pertanggungjawaban moral Syaefudin atas status hukumnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025. Demonstrasi tersebut bahkan diwarnai dengan aksi simbolis pelemparan ratusan bangkai tikus ke halaman rumah dinas sebagai bentuk kekecewaan massa terhadap integritas pejabat publik.

Menanggapi desakan publik agar Syaefudin segera nya, Bupati Indramayu, , akhirnya angkat bicara pada Jumat (20/11/2026). Lucky menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang wakil bupati secara langsung atau sepihak, meskipun yang bersangkutan tengah terjerat masalah hukum.

“Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan,” ujar Lucky Hakim.

Lebih lanjut, Lucky menjelaskan bahwa terdapat mekanisme ketat yang harus dilewati sebelum sebuah pemberhentian jabatan terjadi. Menurutnya, selama status hukum Syaefudin masih sebagai tersangka dan belum menjadi terdakwa, maka hak serta fasilitas yang melekat pada jabatan Wakil Bupati Indramayu tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa pemberhentian sementara baru dapat diproses secara administratif apabila perkara korupsi yang menjerat Syaefudin telah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Dalam situasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki otoritas untuk memproses pemberhentian sementara dan menghentikan hak-hak jabatan yang bersangkutan berdasarkan regulasi yang ada.

Kasus korupsi yang membelit Syaefudin ini memang menjadi sorotan besar di Kabupaten Indramayu. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tunjangan perumahan dan transportasi DPRD ini diperkirakan mencapai Rp18,7 miliar. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sendiri sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap dua dari tiga tersangka yang terlibat dalam skandal tersebut.

Koordinator aksi dari kelompok RIB, Wendi, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan representasi kemarahan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai mencederai kepercayaan publik secara luas. Massa aksi menekankan bahwa pejabat yang tersangkut perkara korupsi seharusnya memiliki inisiatif untuk menunjukkan tanggung jawab moral, salah satunya dengan mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dinamika hukum dan administratif dalam kasus ini:

Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Masyarakat Indramayu kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kelanjutan kasus yang menyeret nama pejabat strategis di daerah tersebut. Pemerintah daerah menegaskan akan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sembari menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.