DermayuMagz.com – Pemerintah Indonesia resmi mengambil langkah strategis dalam tata kelola pendidikan keagamaan dengan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Kebijakan ini hadir sebagai respons atas ketimpangan alokasi anggaran yang selama ini dialami oleh puluhan ribu pondok pesantren di tanah air dibandingkan dengan institusi pendidikan formal lainnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pembentukan struktur baru ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam memperkuat eksistensi pesantren. Dalam pernyataannya usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (22/9/2026), ia menegaskan bahwa langkah ini juga selaras dengan agenda peringatan Hari Santri yang akan dilaksanakan pada 22 Oktober mendatang.
Menyoroti Kesenjangan Anggaran
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama dalam pembentukan Ditjen Pesantren adalah disparitas dukungan finansial. Nasaruddin mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 42.000 pondok pesantren di Indonesia yang selama ini belum mendapatkan dukungan anggaran yang sepadan dengan lembaga pendidikan formal.
“Selama ini kan pondok pesantren ada 42.000 pondok pesantren kurang mendapatkan anggaran yang serasi dengan pendidikan formal. Padahal itu juga anak bangsa,” tegas Nasaruddin.
Pemerintah memandang pesantren sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki karakteristik unik, khususnya dalam aspek pendidikan keislaman. Oleh karena itu, penguatan struktur kelembagaan melalui Ditjen baru ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran pesantren sebagai pusat pembentukan karakter dan moralitas bangsa di tengah dinamika tantangan zaman yang semakin kompleks.
Dukungan Presiden dan Struktur Baru
Inisiatif pembentukan direktorat ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari realisasi kebijakan tersebut, pemerintah juga telah menetapkan figur yang akan memimpin direktorat ini. Basnang Said telah ditunjuk secara resmi sebagai Direktur Jenderal Pesantren yang pertama.
Kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen di lingkungan pondok pesantren. Pemerintah optimis bahwa dengan adanya penanganan khusus melalui direktorat ini, pondok pesantren akan mendapatkan perhatian yang lebih terstruktur, baik dari sisi kebijakan anggaran maupun pengembangan kapasitas institusional.
Fokus pada Karakter dan Moralitas
Lebih jauh, Nasaruddin menekankan bahwa pesantren memiliki urgensi tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Di tengah derasnya arus modernisasi dan berbagai “godaan” sosial yang dapat menggerus nilai-nilai moral, pesantren dianggap sebagai benteng yang efektif dalam membentuk watak generasi muda.
Struktur baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan birokrasi, melainkan instrumen nyata untuk memastikan bahwa 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dapat menjalankan fungsi pendidikannya dengan dukungan yang lebih stabil dan adil. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyetarakan posisi pesantren dalam ekosistem pendidikan nasional, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat lebih maksimal.
Dengan adanya landasan hukum berupa Keputusan Presiden (Kepres) baru, pembentukan Ditjen Pesantren ini menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Agama dalam masa pemerintahan saat ini untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.
