DermayuMagz.com – Iklim pemerintahan dan dunia usaha konstruksi di Kota Banjar kini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Perwakilan Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB) secara terbuka telah menyuarakan keprihatinan mendalam terkait adanya hambatan komunikasi serta indikasi praktik tata kelola yang dinilai tidak sehat di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
Keluhan dan aspirasi ini memuncak dalam sebuah audiensi yang diselenggarakan bersama Ketua DPRD Kota Banjar, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Langensari pada Jumat, 24 April 2026. Pertemuan ini menjadi forum penting bagi para pengusaha lokal dan tokoh masyarakat untuk memaparkan kondisi aktual yang mereka hadapi di lapangan.
Salah satu isu paling krusial yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah mengenai peran Liaison Officer (LO) atau tenaga penghubung yang ditugaskan untuk mendampingi Wali Kota. Aktivis FPSKB, Sulyanati, berpendapat bahwa keberadaan LO saat ini justru menimbulkan ketidakharmonisan di dalam struktur birokrasi pemerintahan.
Munculnya sosok LO yang dianggap terlalu dominan diduga telah menciptakan rasa ketidakpercayaan di kalangan internal pemerintahan. Sulyanati menyatakan bahwa harapan awal untuk mempercepat pembangunan melalui peran LO justru tidak menghasilkan optimalisasi, melainkan berujung pada kemunduran di sektor-sektor yang dianggap krusial.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya tambahan beban biaya atau cost yang tidak transparan. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan opini liar di tengah masyarakat. Terdapat pula dugaan bahwa Pemerintah Kota Banjar memiliki utang kepada pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan posisi dan kredibilitas Wali Kota.
Sulyanati menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi untuk mengelola dinamika dan energi yang ada di masyarakat. Menurutnya, saat ini terjadi ‘sumbatan’ komunikasi yang signifikan antara para pelaku usaha dengan para pengambil kebijakan di pemerintahan.
Harapan besar disematkan kepada Wali Kota Banjar agar mampu mengelola dinamika ini secara berkesinambungan dan positif. “Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah fakta dan realita di lapangan. Kami sangat optimis karena Bapak Wali Kota juga merupakan bagian dari keluarga besar forum kami,” ujar Sulyanati.
Senada dengan Sulyanati, tokoh FPSKB lainnya, Soedrajat, yang akrab disapa Ajat Doglo, memberikan peringatan keras. Ia mengingatkan agar peran LO tidak disalahgunakan sebagai kedok untuk praktik percaloan atau persekongkolan dalam proyek-proyek pembangunan.
Baca juga di sini: Manajemen Gigi Tegaskan Tidak Ada Pemisahan
Soedrajat mensinyalir adanya indikasi monopoli kegiatan pembangunan yang berpotensi merugikan para pengusaha lokal. Hal ini diduga terjadi melalui praktik transaksional yang tidak jelas dan minim akuntabilitas. Ia menegaskan agar posisi LO tidak hanya dijadikan sebagai modus belaka.
“Jangan sampai posisi LO hanya dijadikan modus. Aktivitasnya tidak lebih dari sekadar ‘broker’ atau calo proyek yang ‘mengijonkan’ program-program daerah demi keuntungan pribadi,” tegas Soedrajat.
Ia mengingatkan agar sejarah kelam terkait persoalan hukum di masa lalu tidak terulang kembali akibat adanya intervensi dari pihak luar terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penambahan ini juga didasari oleh adanya laporan mengenai praktik transaksional yang tidak jelas hingga dugaan monopoli kegiatan pembangunan yang merugikan pengusaha lokal.
“Ada keluhan tentang monopoli kegiatan dan transaksional yang tidak jelas, hingga ada yang menjadi korban PHP (Pemberi Harapan Palsu). Jangan sampai pengusaha Banjar terus menerus menjadi korban. Kami ingin meluruskan hal-hal tersebut agar pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik,” ungkap Ajat Doglo.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya tidak memiliki kaitan atau koneksi dengan pihak LO yang dimaksud. Ia berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan tugas dan pokoknya, terutama dalam hal pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami hadir untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Terkait dengan LO, itu adalah urusan beliau (Wali Kota) sendiri. Kami akan menyampaikan masukan ini kepada Bapak Wali Kota agar komunikasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dapat kembali terjalin secara positif dan konstruktif,” ujar Sutopo.
Audiensi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Gapensi serta sejumlah pengusaha lokal ini disepakati bukan menjadi pertemuan terakhir. FPSKB menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai kontrol sosial. Peran ini tidak hanya terbatas pada sektor konstruksi, tetapi juga akan merambah ke bidang kesehatan dan pendidikan apabila ditemukan adanya ketidakberesan atau penyimpangan.
“Kami ingin meluruskan berbagai persoalan ini agar pembangunan di Kota Banjar ke depan dapat berjalan lebih baik. Kami juga berharap agar manfaat dari status Kota Banjar benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat lokal,” pungkas Soedrajat.
