DermayuMagz.com – Halaman Pendopo Kabupaten Indramayu menjadi saksi bisu gelombang protes dari sekelompok elemen masyarakat yang menamakan diri Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) pada Senin, 16 November 2026. Aksi demonstrasi ini digelar sebagai bentuk desakan nyata kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek serta jual beli jabatan yang disinyalir terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam orasinya, massa aksi menuntut langkah konkret dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam melakukan pembenahan birokrasi yang dianggap telah terdistorsi oleh praktik transaksional. Berbagai atribut protes berupa spanduk dengan narasi tajam turut menghiasi jalannya aksi, mulai dari tuntutan penegakan hukum hingga kritik terhadap gaya kepemimpinan daerah saat ini.
Koordinator lapangan aksi, Nasrudi, bersama sejumlah rekan orator seperti Tobiin dan Febi S., menyatakan bahwa kehadiran mereka di Pendopo merupakan upaya konstitusional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka berharap Bupati dapat hadir langsung di tengah massa untuk memberikan penjelasan atas isu-isu yang meresahkan publik tersebut.
Meskipun sempat ditemui oleh perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, massa menolak untuk berdialog dengan perwakilan dan bersikeras ingin bertemu langsung dengan kepala daerah. Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut juga diisi dengan doa bersama, memohon agar kasus dugaan korupsi yang mencatut nama sejumlah pejabat segera terungkap dan diproses secara hukum.
Langkah Lanjutan ke Kejaksaan Negeri
Setelah menyampaikan tuntutan di Pendopo, massa melanjutkan aksi dengan bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Di sana, mereka secara resmi menyerahkan dokumen pengaduan terkait dugaan praktik ijon proyek tersebut.
Pihak Kejaksaan Negeri Indramayu, melalui Kepala Seksi Intelijen, menyatakan kesediaannya untuk menerima berkas pengaduan tersebut. Pihak kejaksaan juga menekankan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara, sekaligus membuka pintu audiensi bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun Bupati Lucky Hakim belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi unjuk rasa maupun tudingan yang dilayangkan oleh APIB. Seluruh rangkaian aksi tersebut berjalan dengan tertib di bawah pengamanan gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP.
Jejak Laporan di KPK
Isu mengenai praktik ijon proyek di Indramayu sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, laporan terkait dugaan permintaan komisi atau fee kepada pengusaha sebelum proyek APBD dilaksanakan telah masuk ke meja KPK. Praktik ini diduga melibatkan sejumlah kontraktor, di mana setidaknya sepuluh pengusaha dikabarkan menjadi korban.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada 29 Oktober 2026, sebuah laporan resmi telah dilayangkan ke KPK oleh pelapor berinisial HK. Laporan tersebut memuat kronologi rinci mengenai dugaan transaksi yang melibatkan pejabat tinggi berinisial LH serta beberapa pengusaha dari Cirebon dan Sukabumi.
Beberapa poin penting dalam dokumen pengaduan tersebut meliputi:
Menanggapi situasi ini, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, menyatakan bahwa persoalan ini sangat serius dan menuntut transparansi dari aparat penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka mencapai 15 persen dari nilai proyek.
Ke depan, masyarakat dan berbagai elemen pegiat antikorupsi di Indramayu berharap agar lembaga antirasuah dapat segera menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik ijon proyek dan jual beli jabatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

















