DermayuMagz.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memberikan klarifikasi terkait isu penyadapan ilegal yang menyeret nama lembaga antirasuah tersebut. Pihak KPK menegaskan bahwa aktivitas penyadapan ilegal yang dilakukan oleh oknum jenderal polisi tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebocoran informasi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang mereka lakukan.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sesi jumpa pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Ia menyatakan bahwa KPK sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan oleh aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam mengusut kasus penyadapan ilegal ini.
Taufik menjelaskan bahwa isu kebocoran data dalam kegiatan operasional KPK telah melalui proses klarifikasi internal. Hingga saat ini, satu-satunya kasus yang terkonfirmasi mengalami kebocoran informasi adalah perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Taufik menambahkan bahwa proses hukum terhadap Iptu Dias masih terus berjalan dan kini telah memasuki tahap akhir penyidikan. KPK berkomitmen untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke persidangan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa kebocoran yang terjadi di luar lingkup kegiatan yang dilakukan oleh APH lain tidak memiliki kaitan dengan operasional KPK.
Isu mengenai penyadapan ilegal ini sebelumnya mencuat setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberikan keterangan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, Kapolri mengungkapkan bahwa aksi penyadapan ilegal tersebut menargetkan berbagai pihak di tingkat nasional.
Menurut data hasil penyidikan Polri, daftar target penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, jajaran di lingkungan Istana, kementerian, lembaga negara, hingga tokoh politik. Selain itu, sasaran penyadapan juga menyasar anggota DPR, gubernur, Kapolda, kejaksaan, serta KPK itu sendiri.
Kapolri menekankan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang dikembangkan oleh Bareskrim Polri. Ia mengingatkan agar publik tidak serta-merta mengasumsikan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran tersebut terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.
Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut antara lain:
Pihak kepolisian terus melakukan pendalaman untuk mengungkap motif serta ruang lingkup penyadapan yang dilakukan oleh para tersangka. Sementara itu, KPK memastikan akan tetap fokus pada ranah penegakan hukum yang menjadi wewenang lembaganya, terutama jika ditemukan informasi yang berkaitan langsung dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.

















