DermayuMagz.com – Polemik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak krusial. Brigjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Divpropam Polri pada Selasa, 17 November 2026, guna mempertanggungjawabkan perannya dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah terungkapnya praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Selain Eko Hadi Santoso, perkara ini juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, dan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka.

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda sidang etik tersebut merupakan langkah internal Polri untuk menegakkan disiplin sekaligus menjaga transparansi. “Ini adalah wujud komitmen Polri dalam memberikan transparansi terhadap dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal kepolisian,” ujar Trunoyudo di sela perayaan HUT Brimob, Senin, 16 November 2026.

Sidang etik ini akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo yang bertindak sebagai ketua komisi. Ia akan didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta anggota komisi lainnya yang terdiri dari Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Sebelumnya, proses hukum terhadap pihak yang terlibat telah dimulai dengan sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta. Dalam sidang tersebut, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam rangkaian penyadapan ilegal tersebut.

Dugaan Peran dalam Penyadapan

Berdasarkan keterangan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan keterlibatan para tersangka. Eko Hadi Santoso diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui aplikasi pesan singkat tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik saat ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring.

Praktik ini terdeteksi setelah adanya instruksi penghapusan data hasil sadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Petugas yang menerima perintah tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Penyidik Bareskrim Polri menemukan bahwa nomor telepon Presiden dan sejumlah pejabat publik lainnya dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi prosedur hukum yang semestinya. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat unit flashdisk.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah regulasi hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jejak Karier Brigjen Eko Hadi Santoso

Sebelum tersandung kasus ini, Brigjen Eko Hadi Santoso dikenal memiliki panjang di bidang reserse. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 ini sempat menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2018.

Eko kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Maret 2025. Selama masa jabatannya, ia memimpin sejumlah operasi pemberantasan narkoba berskala besar, termasuk pengungkapan jaringan narkotika di Aceh dan pembongkaran ladang ganja di Kabupaten Nagan Raya.

Namun, pada Agustus 2026, posisi Eko mengalami mutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Tak lama berselang, ia dipindahkan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri sebelum akhirnya namanya mencuat dalam pusaran yang kini tengah disidangkan secara etik.