DermayuMagz.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira menengah kepolisian, Kombes Pol. . Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian proses sidang etik atas dugaan pelanggaran disiplin dan profesi.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa perkara tersebut telah dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026, bertempat di Gedung Divisi Propam Polri. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (18/11/2026), majelis hakim etik menetapkan bahwa tindakan Kombes Pol. Handik Zusen telah dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Terdapat dua poin pelanggaran utama yang menjadi dasar penjatuhan sanksi berat tersebut:

Sebelum keputusan pemecatan ini dijatuhkan, Kombes Pol. Handik Zusen tercatat telah menjalani masa penempatan khusus (patsus) selama 29 hari. Prosedur penempatan khusus ini merupakan langkah pendisiplinan internal Polri yang lazim dilakukan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik sebelum putusan sidang tetap dikeluarkan.

Kombes Pol. Handik Zusen sendiri bukanlah sosok baru dalam jajaran kepolisian. Ia memiliki rekam jejak karier sebagai mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pada masa jabatannya tersebut, ia berada di bawah komando Irjen Pol. Eko Hadi Santoso yang kala itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat merupakan sanksi administratif paling berat dalam institusi kepolisian yang menandai berakhirnya status keanggotaan seseorang sebagai . Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen Divpropam Polri dalam menegakkan disiplin internal serta memastikan bahwa setiap personel kepolisian tetap mematuhi koridor hukum dan etika profesi yang berlaku dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Hingga informasi ini diturunkan, pihak Divisi Propam Polri terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putusan sidang KKEP tersebut sebagai bentuk transparansi penegakan aturan di lingkungan Polri.