DermayuMagz.com – Kabupaten Indramayu kini memantapkan posisinya sebagai pilar utama industri pergulaan di Jawa Barat melalui sinergi strategis dengan pihak Kejaksaan. Langkah ini diambil PT untuk memastikan keberlangsungan operasional serta perlindungan aset perusahaan yang krusial bagi ketahanan pangan daerah.

Sebagai wilayah dengan kontribusi signifikan, Indramayu tercatat mampu menyuplai sekitar 40 hingga 50 persen dari total PT PG Rajawali II. Angka ini setara dengan 40 ribu ton gula setiap tahunnya, menjadikannya aset vital bagi perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Penguatan Perlindungan Aset melalui Jalur Hukum

Guna menjaga stabilitas operasional, PT PG Rajawali II resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu. Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada Rabu, 18 November 2026, di Hotel Swiss-Belinn Indramayu ini berfokus pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Direktur Utama PT PG Rajawali II, Ardian Wijanarko, menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh Kejaksaan merupakan langkah preventif yang sangat dibutuhkan. “Keberadaan aset perusahaan harus dijaga dengan baik agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kepastian hukum juga dibutuhkan untuk mendukung operasional pabrik serta hubungan kemitraan dengan para petani tebu,” jelas Ardian.

Kerja sama ini diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan hukum sejak dini. Dengan demikian, kegiatan bisnis perusahaan, mulai dari pengelolaan aset hingga hubungan kemitraan, dapat berjalan dengan lebih tenang dan terukur.

Menilik Peran Strategis Indramayu dalam Industri Gula

Data menunjukkan bahwa kontribusi Indramayu sangat krusial bagi PT PG Rajawali II. Selain Indramayu, perusahaan juga mengandalkan wilayah operasional lainnya seperti Majalengka, Cirebon, dan Subang untuk mencapai target produksi tahunan.

Namun, jika melihat kebutuhan gula di Jawa Barat yang mencapai kurang lebih 400 ribu ton per tahun, produksi PT PG Rajawali II yang berada di angka 80 ribu ton per tahun menunjukkan masih adanya celah pemenuhan yang cukup besar. Kondisi ini menuntut efisiensi dan optimalisasi di setiap lini produksi agar ketergantungan pasokan dapat terus ditekan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kolaborasi ini:

Dukungan Kejaksaan untuk Ketahanan Pangan

Pihak Kejari Indramayu menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal operasional perusahaan melalui fungsi datun (Perdata dan Tata Usaha Negara). Pendampingan ini bukan sekadar perlindungan administratif, melainkan upaya untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat laju industri gula nasional.

Dukungan ini selaras dengan agenda nasional terkait swasembada gula. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terlindungi secara hukum, PT PG Rajawali II diharapkan mampu meningkatkan performa produksinya. Pada akhirnya, sinergi ini tidak hanya berdampak pada internal perusahaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi para petani tebu yang menjadi ujung tombak penyediaan bahan baku.

Kabupaten Indramayu pun diharapkan tetap konsisten menjadi daerah andalan yang menopang ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara luas.