DermayuMagz.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Mahasiswa menilai bahwa area tersebut merupakan ruang ekologis vital yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan fisik.
Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, menegaskan bahwa Hutan Kota UI bukanlah lahan kosong yang tersedia untuk dikonversi. Ia menekankan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi krusial sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, serta habitat keanekaragaman hayati yang menyokong kehidupan bagi wilayah Jakarta dan Depok.
Dalam pernyataannya pada Rabu (18/11/2026), Hafidz menyatakan bahwa tindakan alih fungsi hutan tersebut, meskipun atas nama pendidikan, tetap dianggap sebagai kebijakan destruktif. Menurutnya, keberlangsungan ruang ekologis harus diprioritaskan demi menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang.
Aliansi BEM se-UI mendesak pemerintah dan pihak universitas untuk membatalkan wacana tersebut. Mereka menuntut agar setiap kebijakan pembangunan yang melibatkan aset lahan kampus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang serta zona konservasi yang telah ditetapkan. BEM UI juga menekankan pentingnya melibatkan sivitas akademika dan masyarakat terdampak dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait ruang kolektif.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Ia menegaskan bahwa penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat bukanlah keputusan final, melainkan bagian dari pembahasan alternatif lahan yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak UI.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat memang cukup mendesak untuk menampung sekitar 3.000 siswa. Namun, ia memastikan bahwa dalam koordinasi yang telah dilakukan, tidak ada penunjukan spesifik terhadap Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan gedung permanen.
Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi beberapa alternatif lokasi lain yang dianggap lebih memungkinkan, termasuk opsi lahan di wilayah Cawang, Duren Sawit, dan Rawamangun, dengan luasan yang bervariasi antara 1,5 hingga 2,5 hektare. Menurut Gus Ipul, pembahasan mengenai lokasi pembangunan masih dalam tahap awal dan memerlukan kajian mendalam sebelum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pemerintah menjamin bahwa pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan teknis, seperti risiko bencana dan kelayakan lingkungan. Gus Ipul menekankan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keputusan secara sepihak, dan setiap langkah akan diputuskan melalui pleno bersama kementerian serta pemerintah daerah terkait.
Hingga saat ini, polemik mengenai penggunaan lahan konservasi tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

















