DermayuMagz.com – Ketua Komisi III DPR RI, , memberikan klarifikasi tegas terkait pengaduan yang dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Perselisihan ini bermula dari tuduhan ICW mengenai minimnya keterbukaan dalam proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026), Habiburokhman menepis anggapan bahwa pembahasan aturan tersebut dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan legislasi telah dijalankan sesuai prosedur dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Transparansi Proses Legislasi

Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah mengunggah draf rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset ke publik sejak tahap penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada panitia kerja (Panja). Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjaga akuntabilitas proses pembentukan undang-undang.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa rangkaian pembahasan yang dilakukan meliputi beberapa tahap krusial, di antaranya:

Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal resmi TV Parlemen dan akun YouTube DPR, serta dapat diliput oleh media massa, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya diskusi secara real-time.

Tanggapan Mengenai Keterlibatan Narasumber

Menanggapi keluhan ICW yang mengaku tidak diundang dalam pembahasan, Habiburokhman memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemilihan narasumber. Ia menyatakan bahwa Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang secara proaktif mengajukan diri untuk memberikan masukan.

Menurut catatan pihak DPR, terdapat sekitar 90 pihak yang mendaftarkan diri, namun hanya 87 pihak yang dapat difasilitasi kehadirannya karena keterbatasan waktu. Pihak yang tidak sempat hadir secara langsung tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan melalui jalur tertulis.

Habiburokhman menegaskan bahwa ICW tidak tercatat mengajukan diri sebagai narasumber dalam proses tersebut. Ia menilai, mengundang pihak tertentu secara khusus tanpa adanya permohonan resmi justru berisiko menciptakan ketidakadilan bagi pihak lain yang telah mengikuti prosedur pendaftaran.

Latar Belakang Pengaduan ICW

Sebelumnya, ICW secara resmi mengadukan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11/2026) atas dugaan pelanggaran etik. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan bahwa alasan utama pelaporan adalah ketidaktersediaan dokumen R di laman resmi DPR selama masa pembahasan.

Ibrahim menekankan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, proses perumusan rancangan undang-undang wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Perselisihan ini kini menjadi perhatian publik, terutama terkait sejauh mana aksesibilitas dokumen legislasi di lingkungan parlemen dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan undang-undang strategis.