DermayuMagz.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi melayangkan usulan strategis terkait revisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang saat ini tengah dibahas di Komisi II DPR RI. Lembaga ini mendorong adanya sinkronisasi batas usia bagi serta syarat kepemilikan KTP elektronik, agar ditetapkan secara seragam pada usia 18 tahun.

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya perlindungan anak dari berbagai potensi eksploitasi di ranah politik. Anggota KPAI, Sylvana Apituley, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini sangat mendesak untuk dilakukan guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, KPAI juga mengusulkan agar syarat status perkawinan dihapus dari kriteria seseorang dapat menjadi pemilih. Selama ini, aturan yang berlaku memungkinkan warga yang berstatus “sudah atau pernah kawin” untuk menggunakan nya meski belum mencapai usia 17 tahun. Sylvana menilai celah regulasi inilah yang selama ini sering kali menjadi pintu masuk bagi pelibatan anak ke dalam aktivitas politik praktis.

Cegah Eksploitasi Politik Anak

KPAI menyoroti bahwa keterlibatan anak dalam panggung politik bukan sekadar fenomena insidental, melainkan sebuah pola yang berulang di setiap gelaran pemilihan umum maupun pilkada. Berdasarkan data dan pengawasan yang dilakukan, terdapat setidaknya 15 bentuk eksploitasi politik yang sering menyasar anak, mulai dari mobilisasi dalam kampanye, penggunaan anak sebagai juru bicara, hingga praktik politik uang.

Data menunjukkan bahwa risiko terhadap anak semakin nyata ketika mereka dibawa ke ruang publik atau aksi massa. KPAI mencatat, pada gelaran Pemilu 2024, terdapat belasan pengaduan dan puluhan temuan Bawaslu terkait pelibatan anak dalam kampanye. Selain itu, peristiwa demonstrasi penolakan RUU Pilkada pada Agustus 2024 juga menjadi catatan penting, di mana ratusan pelajar terlibat dan puluhan di antaranya sempat diamankan pihak berwenang.

Perlindungan dari Hulu

Merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah mereka yang belum menginjak usia 18 tahun. Oleh karena itu, KPAI memandang penyesuaian regulasi pemilu merupakan bentuk perlindungan dari “hulu”. Dengan menetapkan batas usia 18 tahun tanpa pengecualian status perkawinan, diharapkan anak tidak lagi dijadikan komoditas suara atau tameng bagi kepentingan politik pihak tertentu.

Revisi ini diharapkan mampu menciptakan standar yang lebih ketat dan konsisten, sehingga hak-hak anak sebagai warga negara yang belum dewasa dapat terlindungi sepenuhnya dari keterlibatan yang tidak semestinya dalam konstelasi politik nasional.