DermayuMagz.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan darurat kepada seorang mahasiswi yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Kasus tersebut menyeret nama Bupati Kupang sebagai pihak terlapor.
Perlindungan ini diberikan sebagai respons cepat atas laporan yang diterima LPSK pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini diambil setelah korban secara resmi melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menjelaskan bahwa pemberian perlindungan tersebut didasarkan pada hasil asesmen awal yang dilakukan pada Jumat (13/11/2026). Asesmen tersebut bertujuan untuk memetakan kondisi fisik dan psikis korban, sekaligus menentukan jenis bantuan yang paling mendesak untuk diberikan.
Secara garis besar, bentuk perlindungan darurat yang diberikan LPSK meliputi beberapa elemen krusial, yakni:
Anselmus menambahkan, dalam upaya penanganan psikis, pihaknya telah menggandeng tenaga ahli dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pemeriksaan oleh psikolog tersebut krusial untuk memastikan sejauh mana dampak psikologis yang dialami korban akibat peristiwa yang dilaporkan.
Lebih lanjut, LPSK menegaskan bahwa pendampingan tidak hanya berhenti pada tahap awal. Lembaga tersebut berkomitmen memberikan pendampingan prosedural, terutama saat korban memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan nanti.
Dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini sendiri dilaporkan terjadi di rumah dinas Bupati Kupang, yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, pada Rabu (11/11/2026).
Hingga saat ini, proses hukum masih terus berjalan di tingkat kepolisian. LPSK menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut dan akan mempertimbangkan bentuk layanan lanjutan bagi korban sesuai dengan hak-haknya serta hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan secara berkala.
LPSK menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menjamin keselamatan saksi dan korban tindak pidana agar mereka tetap merasa aman dalam menuntut keadilan. Meski demikian, status hukum dari pihak yang dilaporkan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah hingga adanya pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.

















