DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi capaian inflasi nasional pada April 2026 yang berhasil dijaga pada angka 2,42 persen secara tahunan. Meskipun inflasi masih terkendali, Tito mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman baru.
Ancaman baru tersebut utamanya berasal dari kenaikan harga minyak global yang terus bergejolak. Selain itu, fluktuasi kurs mata uang asing juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi dampaknya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026. Acara tersebut juga membahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Tito, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih terbilang sangat baik jika dibandingkan dengan berbagai negara lain di dunia. Banyak negara yang tengah menghadapi lonjakan harga barang dan jasa yang ekstrem akibat gejolak ekonomi global.
Capaian inflasi yang terkendali ini, lanjutnya, menjadi bukti nyata dari efektivitas strategi pengendalian yang telah dijalankan. Upaya ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Baca juga : Tips Memilih Hewan Kurban Unggul dari Ciri Fisik, Kata Peternak
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” jelas Tito.
Tetap Waspada
Meskipun demikian, Tito Karnavian menegaskan bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga, khususnya memasuki periode Mei 2026. Pemerintah daerah diminta untuk secara aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga barang dan jasa di wilayah masing-masing.
Perhatian khusus harus diberikan pada dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap biaya distribusi dan transportasi. Sektor transportasi tercatat menjadi salah satu penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode tersebut.
Berbeda dengan sektor transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan stabilitas harga. Hal ini berkontribusi positif dalam menjaga tekanan inflasi agar tetap terkendali.
Tito juga memberikan perhatian khusus pada beberapa daerah yang dilaporkan memiliki tingkat inflasi di atas target yang ditetapkan. Wilayah seperti Papua Barat dan Aceh menjadi sorotan utama dalam hal ini.
Dia menekankan pentingnya perbaikan segera pada sistem distribusi pangan, terutama untuk komoditas seperti cabai merah. Keterlambatan distribusi komoditas tersebut masih menjadi penyebab kenaikan harga di sejumlah wilayah.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, juga turut serta.
Selain itu, hadir pula Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa. Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Rapat ini juga melibatkan partisipasi daring dari berbagai instansi. Perwakilan BPJPH, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog turut mengikuti jalannya rapat secara virtual.
