DermayuMagz.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas membantah keterlibatannya dalam dugaan rapat penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum jika pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut tidak segera melakukan klarifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar mengenai keterlibatannya hanyalah sebuah framing yang tidak berdasar.
Bahlil menantang pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikan tuduhan mereka secara transparan. Menurutnya, tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan rapat penyadapan tersebut merupakan asumsi yang tidak memiliki bukti konkret. Ia pun menegaskan posisinya untuk mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
Lebih lanjut, Bahlil menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Ia berharap agar kasus penyadapan terhadap Presiden dapat diusut hingga tuntas guna memberikan kepastian hukum dan menjaga keamanan nasional.
Perkembangan Kasus Penyadapan
Isu penyadapan ini mencuat setelah pihak kepolisian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut diketahui merupakan jenderal polisi, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira tinggi lainnya, yaitu Irjen Slamet Uliandi, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, mengonfirmasi bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut dilakukan di lingkungan internal Polri. Pihak kepolisian sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi, yang terdiri dari anggota kepolisian serta sejumlah ahli, termasuk ahli pidana dan ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Terkait perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang cukup berat, di antaranya:
Hingga saat ini, Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman untuk mengungkap motif di balik tindakan penyadapan tersebut. Fokus penyelidikan diarahkan untuk memastikan keamanan siber serta melindungi kerahasiaan komunikasi para pejabat tinggi negara dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
