DermayuMagz.com – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo, menghadapi tuntutan hukuman lima tahun penjara atas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026).
Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi. Selain hukuman badan, Budiman juga dibebani dengan denda sebesar Rp 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 100 hari.
Kasus yang menjerat Budiman Bayu Prasojo ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dalam kurun waktu September 2024 hingga Januari 2026. Jaksa mengungkapkan bahwa total nilai gratifikasi yang diterima mencapai angka Rp 7,69 miliar. Dana tersebut diketahui berasal dari berbagai pihak, termasuk pengurus kargo PT Blueray (Bluerey Cargo Group) serta sejumlah pengusaha rokok.
Dalam amar tuntutannya, JPU juga memberikan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 653 juta. Ketentuan ini mewajibkan terdakwa melunasi pembayaran tersebut paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi nilai uang pengganti. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Tindakan yang dilakukan Budiman dianggap merugikan negara dan mencoreng integritas institusi tempatnya bernaung. Jaksa menilai bahwa perilaku terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perbuatan tersebut juga dinilai telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
Namun, pihak jaksa juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan bagi terdakwa. Di antaranya adalah sikap sopan selama persidangan, statusnya yang belum pernah dihukum sebelumnya, serta sikap kooperatif dalam memberikan keterangan terkait perannya maupun peran pihak lain dalam perkara ini.
Perkara ini berakar dari praktik mufakat jahat dalam pengaturan jalur importasi barang di Indonesia. Selain Budiman, KPK juga telah memproses sejumlah pihak lain yang terlibat dalam pusaran kasus yang sama. Beberapa di antaranya merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan DJBC, yakni:
Selain jajaran pejabat, KPK juga menetapkan tersangka dari unsur swasta yang terlibat dalam pengaturan importasi tersebut, yaitu John Field selaku pemilik PT Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, serta Dedy Kurniawan yang menjabat sebagai Manajer Operasional PT Blueray.
Budiman Bayu Prasojo didakwa melanggar Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2023. Persidangan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya hukum KPK dalam menindak praktik penyalahgunaan wewenang di sektor kepabeanan.
