DermayuMagz.com – Dinamika politik di Senayan kembali menghangat seiring dengan berlanjutnya polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih menimbang langkah strategis yang akan diambil dalam menyikapi persoalan tersebut menjelang rapat paripurna di DPR RI.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan bahwa komunikasi antaranggota dewan terus dibangun secara dinamis. Kendati isu ini menjadi perhatian, pihak partai belum memberikan kepastian apakah akan segera membawa persoalan ijazah tersebut ke dalam forum rapat paripurna dalam waktu dekat.
“Komunikasi antaranggota selama ini terus berjalan. Namun, apakah akan ada yang menyampaikan hal tersebut di dalam rapat paripurna, kita lihat saja nanti perkembangannya,” ujar Andreas saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Andreas menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil tindakan. Menurutnya, proses panjang yang harus dilalui membuat partai perlu berhati-hati dalam menentukan langkah. Meski begitu, ia mengakui bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dipandang sebagai opsi yang paling rasional, efektif, dan efisien secara prosedur kedewanan.
Langkah ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang mengabulkan permohonan terkait pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Andreas menilai, dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta putusan MA, maka persoalan ini sudah sepatutnya ditindaklanjuti oleh pihak legislatif.
“Sudah ada dua keputusan, baik dari MK maupun MA. Oleh karena itu, saya melihat bahwa hal ini harus ditindaklanjuti di DPR,” tegas Andreas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut.
Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung
Polemik ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang advokat bernama Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak kementerian selaku penerbit surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disengketakan.
Pada Jumat (30/10/2026), majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Yulius, mengabulkan permohonan kasasi penggugat. Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sempat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, termasuk pernyataan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Surat tersebut sebelumnya menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran setara dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Majelis hakim yang menangani perkara ini, yakni Yulius, Maftuh Effendi, dan Hari Sugiharto, juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Selain itu, tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya perkara yang timbul akibat sengketa hukum ini.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut mengenai bagaimana teknis tindak lanjut dari putusan MA tersebut di tingkat parlemen, mengingat PDIP masih terus melakukan kalkulasi politik terkait langkah yang akan ditempuh di DPR.
