DermayuMagz.com – Isu terkait transparansi penyaluran bantuan sektor pertanian di Kabupaten Indramayu kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada pelaksanaan program pemerintah di Kecamatan Kroya, di mana muncul dugaan adanya praktik pungutan liar atau yang diistilahkan sebagai uang kebersamaan dalam program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2026.
Kabar mengenai adanya nominal uang yang diminta kepada kelompok tani penerima manfaat ini mulai ramai diperbincangkan publik pada Senin, 9 November 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pungutan tersebut mencakup dua program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Seorang perwakilan kelompok tani yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa para penerima manfaat diduga diminta menyetor sejumlah uang dengan dalih kebersamaan. Untuk program Irigasi Perpompaan (Irpom), nominal yang disebut-sebut mencapai angka Rp8 juta per kelompok tani. Sementara itu, untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah), nominal yang dipatok diduga mencapai Rp6 juta.
Dalam keterangannya, sumber tersebut juga mengaitkan dugaan praktik ini dengan pihak dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang berinisial K dan W. Selain persoalan nominal uang, muncul pula informasi mengenai adanya bantuan berupa bibit sebanyak 8 kuintal yang juga menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan tersebut.
Program Irigasi Perpompaan (Irpom) sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan pengairan lahan pertanian melalui penyediaan pompa air. Program ini bertujuan agar petani tetap dapat mengolah lahan meskipun dihadapkan pada kendala akses air yang terbatas.
Mengingat pentingnya program ini bagi keberlangsungan ekonomi petani, munculnya dugaan pungutan di luar ketentuan resmi tentu memicu tanda tanya besar. Publik dan para petani berharap adanya transparansi penuh terkait mekanisme pengelolaan bantuan serta kejelasan mengenai ada tidaknya aturan yang mewajibkan penyerahan dana kepada pihak-pihak tertentu.
Hingga saat ini, informasi tersebut masih berstatus sebagai dugaan yang memerlukan verifikasi lebih mendalam dari pihak-pihak terkait. Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian dalam kasus ini:
Menanggapi isu yang berkembang, pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi guna menghindari kesimpangsiuran informasi di tingkat akar rumput. Transparansi dalam penyaluran bantuan pertanian sangat krusial agar tidak ada pihak yang dirugikan dan agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Awak media hingga saat ini terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang namanya terseret dalam dugaan ini, termasuk pengurus KTNA. Redaksi DermayuMagz.com berkomitmen untuk tetap menjaga objektivitas pemberitaan dan membuka ruang hak jawab bagi pihak mana pun yang merasa perlu memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut.
Langkah verifikasi ini penting dilakukan guna memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan oleh pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani tanpa adanya potongan atau pungutan yang tidak sah. Masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Kroya, kini menanti kepastian dan keadilan terkait pengelolaan bantuan tersebut agar program pertanian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan daerah.
