DermayuMagz.com – (Kejagung) secara resmi menempuh jalur hukum banding terhadap putusan vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, . Langkah hukum ini diambil pihak jaksa setelah menimbang hasil persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pengajuan banding tersebut telah didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu, 11 November 2026. Saat ini, tim jaksa tengah menyusun memori banding serta menyiapkan kontra memori banding sebagai bagian dari prosedur hukum lanjutan.

Anang menegaskan bahwa pengajuan banding oleh pihak kejaksaan merupakan respons atas langkah serupa yang diambil oleh pihak terdakwa. Menurutnya, langkah ini adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi setiap pihak yang merasa perlu meninjau kembali putusan hakim.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Hery Susanto, yang dipimpin oleh Alex Candra, menyatakan bahwa pihaknya memiliki alasan mendasar untuk mengajukan banding. Mereka menilai bahwa vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap di dalam ruang persidangan.

Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), majelis hakim yang diketuai oleh Dwi Elyarahma Sulistyowati menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Hery Susanto. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus suap yang melibatkan tata kelola usaha pertambangan nikel.

Selain hukuman pidana badan, majelis hakim juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 300 juta kepada Hery Susanto. Hakim memberikan waktu selama satu bulan bagi terdakwa untuk melunasi denda tersebut, dengan opsi perpanjangan waktu maksimal satu bulan setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Tidak hanya denda, putusan tersebut juga mencakup sanksi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 3,87 miliar. Sebagai jaminan pembayaran, aset properti berupa rumah milik terdakwa yang berlokasi di Pulo Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, telah ditetapkan untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan uang pengganti tersebut.

Proses hukum ini kini berlanjut ke tahap banding, di mana kedua belah pihak—baik dari sisi penegak hukum maupun terdakwa—akan kembali menguji kembali pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tingkat pertama tersebut di pengadilan yang lebih tinggi.