DermayuMagz.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara tegas membantah informasi yang beredar mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai anak Menteri Pekerjaan Umum menonton Final Piala Dunia. Kementerian PU menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa surat yang sempat beredar di media sosial hanyalah sebuah dokumen administrasi. Surat tersebut diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri, dan bukan merupakan bukti persetujuan perjalanan dinas atau penggunaan anggaran negara.
Apri menegaskan, “Yang perlu kami tegaskan adalah tidak ada penggunaan APBN untuk pembiayaan anggota keluarga ataupun kepentingan pribadi. Apabila nantinya terdapat anggota keluarga yang mendampingi, seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi.” Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi simpang siur informasi yang beredar di masyarakat.
Menurut Sekjen Apri, rencana kegiatan Menteri PU ke New York yang dikaitkan dengan final Piala Dunia tersebut masih bersifat tentatif. Keberangkatan Menteri beserta rombongan sangat bergantung pada prioritas pelaksanaan tugas negara di dalam negeri. Beberapa agenda penting yang menjadi pertimbangan adalah penanganan pascabencana, percepatan penyelesaian Sekolah Rakyat, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena iklim El Nino.
Apri juga menambahkan bahwa pencantuman nama anggota keluarga dalam surat administrasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam proses pengurusan visa, nama-nama pendamping memang disarankan untuk dicantumkan dalam satu surat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pengajuan visa.
Langkah Kementerian PU dalam Menangani Informasi
Kementerian PU kembali menekankan bahwa keberadaan nama anggota keluarga dalam dokumen administrasi tersebut tidak dapat diartikan sebagai penggunaan APBN atau sebagai kepastian keberangkatan. Hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
Terkait dengan beredarnya dokumen internal tersebut di media sosial, Kementerian PU saat ini sedang melakukan penelusuran intensif untuk mengetahui sumber kebocoran dokumen tersebut. Jika terbukti dokumen tersebut berasal dari internal kementerian dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan dokumen kedinasan, maka tindakan tegas akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kementerian PU juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum utuh atau belum terverifikasi kebenarannya. Penting untuk selalu mengedepankan fakta yang ada. Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan ini menjadi penegasan dari Kementerian PU untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama terkait isu-isu sensitif seperti penggunaan anggaran untuk kegiatan pribadi atau keluarga pejabat negara.
