DermayuMagz.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas menyatakan tidak terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah membahas maupun terlibat dalam pembentukan tim tersebut dalam rapat paripurna. Ia menekankan bahwa posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mandiri membatasi keterlibatannya dalam instrumen teknis milik eksekutif.
“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif. Sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Kumham Imipas adalah instrumen dari eksekutif,” ujar Amiruddin dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11/2026).
Landasan Hukum dan Kewenangan
Lebih lanjut, Amiruddin merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, undang-undang tersebut telah memberikan mandat spesifik kepada Komnas HAM sebagai pihak penyelidik.
Kewenangan penyelidikan ini diberikan kepada Komnas HAM justru karena statusnya sebagai lembaga negara yang independen. Setelah proses penyelidikan selesai, tugas tersebut kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung selaku penyidik untuk ditindaklanjuti.
Terkait 13 kasus pelanggaran HAM berat yang mencakup peristiwa sejarah seperti tragedi 1965-1966, penembakan misterius, hingga peristiwa Paniai, Amiruddin menyatakan bahwa Komnas HAM telah menuntaskan tugasnya sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kritik Terhadap Konsep Penanganan
Amiruddin memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan secara sembarangan. Ia menilai bahwa penanganan yang tidak memiliki konsep jelas justru berisiko mengulangi kegagalan masa lalu.
Ia menyoroti kebijakan era Presiden Joko Widodo yang sempat menggunakan pendekatan non-yudisial. Menurut Amiruddin, langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi para korban.
Ia menekankan bahwa berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sah secara hukum hanyalah melalui mekanisme Pengadilan HAM. Apabila pemerintah berniat menempuh jalur lain, maka harus ada dasar hukum baru yang disusun secara transparan dan demokratis.
Konteks Pembentukan Pokja
Kelompok Kerja (Pokja) tersebut sebelumnya dibentuk oleh Menko Kumham Imipas dengan menunjuk Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, sebagai pimpinan tim. Rencananya, keanggotaan Pokja akan melibatkan berbagai elemen, termasuk akademisi, pihak kepolisian, kejaksaan, hingga Komnas HAM.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa pembentukan Pokja ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah teknis terkait perangkat hukum dalam penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih mandek.
Daftar 13 kasus yang menjadi fokus meliputi:
