DermayuMagz.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Langkah tegas diambil penyidik dengan melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda pada awal pekan ini, tepatnya Senin hingga Selasa (9–10 November 2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut menyasar dua kantor instansi pemerintah serta empat kediaman pribadi. Dua kantor yang menjadi target pemeriksaan adalah Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Sementara itu, empat lokasi rumah yang digeledah diketahui merupakan milik dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara ini. Di antaranya adalah rumah milik dua kontraktor swasta, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, serta mantan Kepala Satuan Kerja di BBPJN Sumatera Utara.
“Kegiatan penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Kami telah menyita sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik dari lokasi-lokasi tersebut,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Dugaan Praktik “Fee” Proyek
Kasus ini mencuat ke publik setelah terungkap adanya dugaan praktik pemotongan commitment fee yang terstruktur di lingkungan BBPJN Sumatera Utara. Praktik ini diduga melibatkan pengaturan pemenang tender proyek pembangunan jalan dengan syarat penyetoran sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu.
Dua penyedia jasa yang memenangkan tender, yakni Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang, diduga menjadi pihak yang menyetorkan dana agar perusahaan mereka tetap mendapatkan proyek pembangunan jalan tersebut.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tujuh di antaranya telah menjalani penahanan, sementara satu tersangka lainnya, yakni Kasatker PJN I Provinsi Sumut, Dicky Erlangga, belum ditahan.
Daftar Pihak yang Terjerat
Berdasarkan data penyidikan, berikut adalah beberapa nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah:
KPK juga membeberkan rincian aliran dana yang diterima oleh oknum pejabat tersebut, di antaranya Munson Hutauruk (PPK 1.4) sebesar Rp550 juta, Rahmad Parulian (Kasatker Wilayah I) sejumlah Rp450 juta, serta Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja sebesar Rp300 juta. Selain itu, terdapat pula aliran dana kepada Faisal sebesar Rp290 juta dan Heri Handoko sebesar Rp270 juta.
Selain delapan tersangka tersebut, KPK telah membawa lima orang lainnya ke persidangan. Mereka adalah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Heliyanto, serta dua direktur perusahaan swasta, M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Pilang.
Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dikaitkan dengan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
