DermayuMagz.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah. Dukungan ini datang langsung dari pemerintah pusat sebagai bagian dari komitmen pembangunan di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wamendagri Ribka Haluk saat melakukan kunjungan kerja di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut berfokus pada peninjauan kawasan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Menurut Ribka, percepatan pembangunan di DOB merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Ia menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan terkait Papua dan DOB. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam mengelola dan mengembangkan wilayah tersebut.
Ribka menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau dan mengawal setiap tahapan implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan yang diperlukan untuk DOB telah terbentuk dan mulai beroperasi. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi salah satu area yang memerlukan percepatan lebih lanjut.
Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya keras agar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur DOB dapat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan.
Ribka menegaskan bahwa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB Papua Tengah, sementara kapasitas fiskal daerah masih tergolong terbatas.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain mendorong dukungan pembiayaan, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai strategi lain untuk mempercepat pembangunan di DOB. Upaya ini dilakukan secara komprehensif agar kebutuhan infrastruktur dasar terpenuhi.
Kebutuhan tersebut mencakup infrastruktur pemerintahan, pembangunan jalan, penyediaan air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Melalui berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan, pemerintah optimis bahwa pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat. Diharapkan, pembangunan ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, percepatan pembangunan ini juga diharapkan dapat secara signifikan mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
