DermayuMagz.com – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi mendalam terhadap inovasi yang diterapkan di Kabupaten Majalengka terkait penandaan rumah penerima bantuan sosial (bansos) melalui stiker. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah terobosan yang efektif untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada penerima yang tepat sasaran, sekaligus berkontribusi pada percepatan penurunan angka kemiskinan.
Gus Ipul menekankan bahwa penerapan stikerisasi ini merupakan bentuk konkret dari transparansi dan penguatan kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Melalui penandaan ini, diharapkan masyarakat dapat saling mengawasi dan menumbuhkan kesadaran mengenai kelayakan penerimaan bantuan.
“Ini adalah kerja nyata agar bansos tepat sasaran. Dengan adanya stiker, masyarakat bisa saling mengawasi dan menyadari apakah masih layak menerima bantuan atau tidak,” ujar Gus Ipul dalam kunjungannya di Majalengka pada Jumat, 24 April 2026.
Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi penerima bantuan, tetapi juga bertujuan untuk memupuk kesadaran kolektif. Masyarakat yang status sosial ekonominya telah membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima diharapkan dapat secara sukarela mengundurkan diri dari daftar, sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada individu atau keluarga yang lebih membutuhkan.
Baca juga di sini: Sorotan Eksponen FPSKB: Dominasi LO dan Dugaan Monopoli Proyek di Banjar
Lebih jauh, Mensos menilai bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berada di garis depan dibandingkan daerah lain. Selain melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses stikerisasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pemutakhiran data sosial nasional yang lebih akurat.
“Majalengka sudah di depan. Ini sejalan dengan semangat ‘Langkung SAE’, di mana inovasi daerah mampu mendukung kebijakan nasional,” tegasnya, mengaitkan inovasi lokal dengan program unggulan daerah.
Mensos juga menegaskan kembali filosofi bantuan sosial yang seharusnya bersifat sementara, khususnya bagi masyarakat usia produktif. Bantuan tersebut disajikan sebagai stimulus awal yang diharapkan dapat memotivasi penerima untuk bangkit dan mencapai kemandirian ekonomi. Sementara itu, bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, bantuan sosial diposisikan sebagai dukungan yang bersifat berkelanjutan.
“Bansos itu bukan untuk selamanya. Tujuannya adalah mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki keterampilan, hingga mampu membuka usaha sendiri,” jelas Gus Ipul, menggarisbawahi tujuan pemberdayaan.
Ia menambahkan bahwa ketepatan sasaran merupakan elemen krusial dalam mengukur keberhasilan program bantuan sosial. Oleh karena itu, masyarakat yang telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat penerimaan diharapkan untuk tidak lagi menerima bantuan. Bahkan, mereka dianjurkan untuk secara sadar menolak jika masih terdata sebagai penerima.
Melalui inovasi stikerisasi dan upaya pembaruan data yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Majalengka dinilai berhasil membangun sebuah sistem distribusi bansos yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh dan model bagi daerah-daerah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, mengkonfirmasi bahwa kebijakan stikerisasi bansos merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola bantuan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga membangun kesadaran sosial di kalangan masyarakat Kabupaten Majalengka.
“Stikerisasi ini bukan untuk memberi label, tetapi sebagai bentuk keterbukaan agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Kami ingin ada kejujuran dan kesadaran bersama,” ujar Bupati Majalengka, menegaskan niat baik di balik program tersebut.
Beliau juga menggarisbawahi bahwa program bansos memiliki peran strategis sebagai jembatan menuju kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka secara konsisten mendorong berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan keterampilan hingga pemberian dukungan usaha bagi keluarga penerima manfaat.
“Kami ingin masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan. Harapannya, mereka bisa naik kelas, mandiri, dan memiliki penghasilan sendiri,” ungkap Bupati Majalengka Eman Suherman, memaparkan visi jangka panjang program.
