DermayuMagz.com – Upaya perbaikan tata kelola administrasi pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Indramayu terus digencarkan, salah satunya melalui langkah konkret yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat di Kecamatan Haurgeulis.
Pada Kamis, 5 November 2026, Aula Kantor Kecamatan Haurgeulis menjadi pusat koordinasi strategis dalam agenda sosialisasi pendataan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini mengusung misi utama yaitu mewujudkan sinkronisasi data yang akurat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran perangkat desa se-Kecamatan Haurgeulis yang berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput. Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Dani Mardian dari Bapenda Jawa Barat, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai urgensi validasi data kendaraan.
Fokus pada Kendaraan Pasif
Dalam arahannya, Dr. Dani Mardian menyoroti tantangan krusial terkait keberadaan kendaraan pasif. Istilah ini merujuk pada unit kendaraan yang tercatat dalam sistem namun tidak melakukan registrasi ulang atau pembayaran pajak selama kurun waktu lima tahun atau lebih.
Menurut data yang dipaparkan, ketidakakuratan data ini berdampak langsung pada dua hal utama: efektivitas penerimaan pajak daerah dan validitas data kependudukan kendaraan di Jawa Barat. Wilayah Kecamatan Haurgeulis menjadi salah satu titik fokus untuk memastikan bahwa setiap unit kendaraan yang beroperasi atau dimiliki warga terdata dengan presisi.
Peran Strategis Perangkat Desa
Pihak Bapenda Jawa Barat mengajak seluruh perangkat desa untuk menjadi jembatan informasi yang efektif bagi masyarakat. Langkah ini dinilai krusial agar pemilik kendaraan dapat segera melakukan pembaruan status data, baik melalui proses registrasi ulang maupun penonaktifan secara resmi bagi kendaraan yang memang sudah tidak beroperasi.
Perangkat desa yang hadir menyatakan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Mereka berkomitmen akan mensosialisasikan informasi ini secara masif, baik melalui forum pertemuan rutin di desa maupun melalui pengumuman resmi agar warga mendapatkan pemahaman yang benar.
Kemudahan bagi Wajib Pajak
Lebih lanjut, Dr. Dani Mardian menekankan bahwa pendataan ini bukan sekadar mengejar target pendapatan daerah semata. Terdapat aspek pelayanan publik yang lebih besar, yakni memberikan keringanan bagi warga untuk menertibkan status administrasi kendaraannya.
Dengan adanya program ini, diharapkan warga tidak lagi terkendala oleh tumpukan denda pajak yang memberatkan. Melalui pendataan yang transparan, masyarakat diberikan ruang untuk melakukan pemutakhiran data sehingga kendaraannya kembali memiliki status legal yang sah di mata hukum.
Sinergi untuk Pelayanan Publik
Agenda tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk memahami prosedur teknis penanganan kendaraan pasif di lapangan.
Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam menciptakan ekosistem administrasi kendaraan bermotor yang tertib. Sinergi antara Bapenda Jawa Barat dan pemerintah desa di Haurgeulis diproyeksikan akan memberikan dampak positif, yakni:
Dengan tertibnya administrasi ini, diharapkan pelayanan publik di Kecamatan Haurgeulis dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat.
