DermayuMagz.com – Kebebasan pers di Kabupaten Indramayu kembali mendapat sorotan tajam setelah insiden pelarangan peliputan yang dialami sejumlah jurnalis pada Jumat (13/11/2026) malam. Peristiwa tersebut terjadi di Pendopo Kabupaten Indramayu saat berlangsungnya prosesi pelantikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu.
Salah satu wartawan yang menjadi korban dalam insiden tersebut adalah Wira Hadiyono, S.H. Saat hendak menjalankan tugas jurnalistiknya, ia mendapati akses masuk ke lokasi acara ditutup dengan alasan adanya perintah dari pimpinan. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen organisasi profesi wartawan di wilayah Indramayu.
Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, kerja jurnalis adalah bagian dari pilar demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak boleh diintervensi oleh kebijakan sepihak pejabat daerah.
“Jangan anggap remeh persoalan ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berdasarkan kemurahan hati pejabat atau izin sepihak dari pihak tertentu. Tidak ada satu pun pejabat yang berhak bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik,” ujar Chong dalam pernyataannya.
Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengancam pelaku penghalang kerja jurnalistik dengan pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Chong menegaskan bahwa perintah atasan tidak dapat dijadikan pembenaran atau tameng untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sebagai langkah tindak lanjut, FPWI menuntut Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait pihak yang mengeluarkan instruksi pelarangan tersebut. Selain itu, mereka mendesak adanya permintaan maaf resmi agar preseden buruk ini tidak terulang kembali di masa depan.
Chong juga menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sering kali disalahpahami sebagai satu-satunya pintu informasi. Ia mengingatkan bahwa pers memiliki independensi untuk mencari fakta di lapangan dan bukan merupakan bawahan atau corong pemerintah daerah semata.
Senada dengan FPWI, Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, turut mengecam tindakan pembatasan tersebut. Ia menekankan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melarang segala bentuk penyensoran atau pelarangan penyiaran.
“Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib atau keamanan suatu kegiatan. Namun, jangan sampai aturan tersebut dijadikan alasan untuk membungkam kerja profesional wartawan yang berfungsi sebagai kontrol sosial,” tegas Asmawi.
Hingga saat ini, publik masih menanti tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dugaan pelarangan peliputan tersebut. Insiden ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih menghargai keterbukaan informasi publik.
Adapun poin utama yang menjadi tuntutan para jurnalis meliputi:
Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan menyangkut marwah kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan dan akurat dari peristiwa-peristiwa penting di daerahnya.
