DermayuMagz.com – Polemik pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu kembali mencuat ke permukaan, kali ini menyoroti transparansi retribusi di Pasar Jatibarang yang dinilai masih menyimpan tanda tanya besar bagi publik.
Isu ini memicu desakan keras dari berbagai pihak agar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu segera membuka data serta mekanisme pengelolaan pasar tersebut secara transparan. Ketidakjelasan mengenai alur retribusi yang dipungut dari para pedagang menjadi inti dari tuntutan yang kini bergulir.
Pasar Jatibarang sendiri merupakan salah satu urat nadi ekonomi masyarakat di wilayah Indramayu bagian barat. Sebagai pusat transaksi kebutuhan pokok dengan volume perdagangan yang tinggi, pengelolaan yang akuntabel seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, kondisi di lapangan justru memicu spekulasi. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait, hingga muncul sindiran tajam mengenai apakah instansi pemerintah setempat sedang ‘tertidur’ dalam memantau potensi kebocoran retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Tuntutan Transparansi Pengelolaan
Desakan agar Diskopdagin Indramayu melakukan audit internal dan membuka pengelolaan Pasar Jatibarang didasarkan pada kekhawatiran adanya ketidaksinkronan antara realisasi di lapangan dengan target yang ditetapkan. Transparansi bukan sekadar angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas aset daerah.
Beberapa poin yang menjadi sorotan utama dalam polemik ini antara lain:
- Mekanisme pungutan retribusi harian yang seringkali dikeluhkan pedagang karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas di lapangan.
- Kurangnya perbaikan fasilitas pasar yang berbanding terbalik dengan kewajiban retribusi yang dibayarkan oleh para pedagang.
- Lemahnya pengawasan terhadap oknum-oknum yang diduga memanfaatkan celah sistem untuk kepentingan pribadi.
Pengamat kebijakan publik setempat menekankan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari pedagang pasar harus memiliki alur yang jelas. Jika pengelolaan pasar dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik yang merugikan pedagang sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
“Pemerintah daerah tidak bisa lagi berdiam diri. Pasar Jatibarang adalah etalase ekonomi rakyat yang harus dikelola dengan manajemen modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan layanan, bukan sekadar menjadi lahan pungutan tanpa arah,” ujar salah satu pihak yang menyoroti kasus ini.
Dampak bagi Pedagang dan PAD
Ketidakjelasan pengelolaan ini tidak hanya berdampak pada kebocoran PAD, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Para pedagang di Pasar Jatibarang mengaku seringkali merasa terbebani dengan berbagai jenis retribusi yang dipungut tanpa adanya kejelasan mengenai alokasi dan peruntukannya.
Secara historis, pasar tradisional memang memiliki kompleksitas tinggi. Namun, dengan adanya regulasi yang jelas, seharusnya Diskopdagin mampu menata sistem retribusi agar lebih terukur. Digitalisasi sistem pembayaran retribusi, misalnya, seringkali digadang-gadang sebagai solusi untuk meminimalisir interaksi fisik yang berpotensi menjadi celah penyimpangan.
Hingga saat ini, publik masih menanti langkah konkret dari Diskopdagin Indramayu. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Pasar Jatibarang, ataukah polemik ini akan terus berlarut-larut tanpa adanya perbaikan yang berarti?
Sikap tegas dari dinas terkait sangat diharapkan untuk membuktikan bahwa pemerintahan daerah benar-benar serius dalam melakukan reformasi birokrasi di sektor perdagangan. Transparansi adalah kunci utama dalam menjaga marwah institusi dan memastikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi pilar ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Menanti Langkah Tegas Diskopdagin
Langkah yang bisa diambil oleh Diskopdagin dalam waktu dekat adalah melakukan audit investigatif secara terbuka. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan pedagang, diharapkan ada titik temu mengenai besaran dan pengelolaan retribusi yang ideal.
Masyarakat Indramayu kini menunggu bukti nyata. Kepercayaan publik yang mulai tergerus akibat isu ini hanya bisa dipulihkan melalui keterbukaan informasi. Jangan sampai, di tengah tuntutan perbaikan ekonomi pasca-pandemi, sektor pasar tradisional justru terpuruk karena buruknya tata kelola dan kurangnya perhatian dari pemangku kebijakan.
DermayuMagz.com akan terus memantau perkembangan terkait desakan audit pengelolaan Pasar Jatibarang ini, serta bagaimana respon resmi dari pihak Diskopdagin Indramayu dalam menanggapi tuntutan masyarakat tersebut.
