DermayuMagz.com – Pemerintah tengah mengambil langkah tegas dalam merespons fenomena antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat terjadi di sejumlah titik, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Presiden RI telah memberikan arahan khusus kepada jajaran terkait untuk segera menertibkan praktik penyalahgunaan distribusi BBM yang merugikan masyarakat luas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan PT Pertamina sebagai pelaksana teknis di lapangan. Upaya penertiban ini menjadi prioritas utama guna memastikan subsidi energi negara tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Modus Tangki Modifikasi
Berdasarkan temuan di lapangan, salah satu faktor utama yang memicu kelangkaan dan antrean panjang di SPBU adalah maraknya praktik modifikasi tangki kendaraan. Oknum tertentu diketahui sengaja mengubah kapasitas tangki bahan bakar kendaraan mereka hingga mencapai skala yang tidak wajar.
“Berdasarkan temuan dari polisi, itu sengaja, membuat tangkinya besar. Ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik dengan mobil Pajero, segala macam. Jadi itu yang membuat salah satu di antara penyebab antrean,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Praktik ini dinilai sebagai tindakan yang melanggar aturan, mengingat BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk dikumpulkan dalam jumlah besar oleh oknum demi tujuan komersial atau kepentingan pribadi lainnya.
Langkah Mitigasi Pemerintah
Untuk mengatasi kendala distribusi tersebut, pemerintah telah memastikan bahwa stok BBM secara nasional berada dalam kondisi aman dengan ketersediaan yang mencukupi untuk 18 hingga 20 hari operasi. Sebagai langkah cepat di daerah terdampak seperti Makassar, pasokan BBM telah ditambah guna mengurai kepadatan.
Selain masalah teknis modifikasi tangki, pemerintah juga mencatat adanya fenomena pergeseran pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi (RON 92 atau 95) kini beralih menggunakan BBM bersubsidi, yang turut memberikan tekanan pada ketersediaan stok di SPBU.
Pengawasan Diperketat
Bahlil menyatakan bahwa pengawasan di lapangan kini terus diperketat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
- Koordinasi intensif antara Kementerian ESDM dan Pertamina untuk pemantauan distribusi.
- Penindakan tegas terhadap kendaraan yang terbukti melakukan modifikasi tangki BBM.
- Penyesuaian pasokan ke daerah yang mengalami lonjakan permintaan atau antrean panjang.
- Edukasi kepada masyarakat mengenai peruntukan BBM bersubsidi agar subsidi tepat sasaran.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Masyarakat diimbau untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik kecurangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing, demi terciptanya keadilan dalam distribusi energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
