DermayuMagz.com – Polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di Senayan, memicu respons dari sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Partai Gerindra dan Partai Demokrat, sebagai dua kekuatan politik besar, hingga saat ini belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan hak konstitusional untuk mendalami persoalan tersebut. Keduanya memilih untuk menunggu arahan internal partai sebelum mengambil langkah konkret di parlemen.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan bahwa partainya belum menerima instruksi khusus dari pimpinan terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun hak angket yang mulai dibicarakan di lingkungan DPR. Rapat internal fraksi dijadwalkan akan dilakukan segera setelah Rapat Paripurna berlangsung.
Lebih lanjut, Kamrussamad menegaskan bahwa Gerindra tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, baik di internal maupun eksternal. Menurutnya, sejauh ini belum ada perintah yang melarang atau mewajibkan anggotanya untuk mendukung langkah tertentu, sehingga seluruh proses tetap berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.
Senada dengan Gerindra, Partai Demokrat juga menegaskan sikap kehati-hatian dalam merespons dinamika politik tersebut. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut bahwa isu ini merupakan persoalan serius yang memerlukan kajian mendalam sebelum partai mengeluarkan keputusan politik.
Herman menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah tanpa arahan dari pimpinan tertinggi partai. Segala keputusan nantinya akan ditentukan oleh Ketua Umum serta Majelis Tinggi Partai.
Dalam konteks mekanisme parlemen, Herman menjelaskan bahwa setiap usulan hak DPR, baik itu hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat, harus mengikuti prosedur formal yang ada. Salah satu tahapan krusial adalah penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dapat dibahas lebih lanjut dalam persidangan.
Ia menambahkan bahwa langkah fraksi ke depan juga akan sangat bergantung pada agenda yang ditetapkan oleh Bamus. Dengan demikian, dinamika di DPR terkait polemik ijazah Gibran ini masih akan terus berkembang seiring dengan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing fraksi partai politik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final dari fraksi-fraksi di DPR mengenai apakah isu ini akan ditindaklanjuti melalui jalur formal atau melalui mekanisme lain yang tersedia di parlemen. Proses koordinasi antarpartai masih menjadi fokus utama bagi para legislator di Senayan.
