DermayuMagz.com – Polemik mengenai kekosongan kursi wakil presiden pasca Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian publik, termasuk dari jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan bahwa segala langkah strategis terkait posisi tersebut harus berpijak pada koridor konstitusi.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), menekankan pentingnya kepatuhan terhadap supremasi hukum. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang lowong telah diatur secara eksplisit dalam sistem tata negara Indonesia.
Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang sekaligus mandat untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti. Proses ini dipandang sebagai bentuk pelaksanaan mandat demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh elemen bangsa.
Terkait sikap resmi partai, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menempatkan keputusan strategis di tangan Ketua Umum, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri. Segala bentuk manuver atau posisi politik yang akan diambil partai, termasuk respons terhadap pengisian kursi wakil presiden, merupakan hak prerogatif pimpinan tertinggi partai.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyoroti harapan publik terhadap sosok yang nantinya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan agar dua nama yang diusulkan mampu menjadi representasi solusi atas tantangan ekonomi dan sosial yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.
Beberapa poin penting yang diharapkan PDIP dari sosok calon wakil presiden baru meliputi:
Menanggapi spekulasi yang berkembang di ruang publik mengenai munculnya sejumlah nama kader PDIP, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam bursa calon wakil presiden, Hasto tidak memberikan konfirmasi khusus. Ia kembali menegaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan langkah politik tersebut berada sepenuhnya di tangan Megawati Soekarnoputri.
Hasto juga mengingatkan mengenai adanya ketentuan dalam UU MD3 yang mengatur prosedur pengusulan calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Ia menegaskan bahwa PDIP menghormati prinsip-prinsip konstitusionalisme tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas demokrasi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai apakah PDIP akan mengambil peran dalam koalisi pemerintahan atau tetap berada di posisi lain. Hasto menyatakan bahwa dinamika politik akan selalu dikonsultasikan melalui mekanisme internal partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
