DermayuMagz.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif untuk sejumlah rute TransJabodetabek. Dalam proses kajian ini, daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama yang akan diperhatikan.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa layanan TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, memiliki fungsi sebagai pelayanan publik. Oleh karena itu, keterjangkauan tarif menjadi prioritas pemerintah dalam setiap kebijakan.
“Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa TransJakarta (termasuk TransJabodetabek) ada unsur Public Service Obligation (PSO) yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat,” ujar Chico Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (7/6/2026), seperti dikutip dari Antara.
Meskipun demikian, Chico menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai besaran tarif khusus untuk TransJabodetabek. Ia juga belum merinci rute mana saja yang rencananya akan mengalami penyesuaian tarif. Menurutnya, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Masih dalam proses pembahasan di internal,” tandas Chico.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah mengindikasikan bahwa beberapa rute TransJabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif dalam waktu dekat. Salah satu rute yang disebutkannya adalah koridor Blok M menuju Bandara Soekarno Hatta.
“Untuk tarif TransJabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga TransJabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” ungkap Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini diperlukan karena besaran subsidi yang diberikan untuk operasional TransJabodetabek dinilai terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk segera melakukan penyesuaian tarif pada beberapa rute TransJabodetabek.
Namun, sama seperti Chico Hakim, Pramono juga belum merinci rute-rute spesifik yang akan mengalami penyesuaian tarif tersebut.
Dalam upaya menjaga minat masyarakat untuk tetap menggunakan transportasi umum meskipun ada potensi penyesuaian tarif, Pemprov DKI Jakarta berencana menyiapkan skema baru untuk tarif TransJabodetabek. Kebijakan ini akan diiringi dengan perluasan jaringan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa pengembangan TransJabodetabek tidak menemui kendala besar. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti halte dan subsidi.
“Tidak terdapat kendala besar dalam pengembangan TransJabodetabek, tetapi masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional (halte, subsidi),” ujar Budi di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Budi juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan subsidi untuk TransJabodetabek pada tahun 2026 sebesar sekitar Rp 400 miliar. Besaran subsidi yang diberikan per pelanggan diperkirakan mencapai sekitar Rp 12.000.
Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait penyesuaian tarif, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan urgensi dari penyesuaian tarif tersebut kepada masyarakat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan,” papar Budi.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana untuk memperluas penerapan skema tarif integrasi yang saat ini sudah berjalan melalui aplikasi JakLingko. Skema ini memungkinkan penumpang untuk menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan batas tarif tertentu dalam periode waktu tertentu.
“Penerapan tarif integrasi, memperluas skema tarif integrasi seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam tiga jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute TransJabodetabek,” kata Budi.
Peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus utama pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum. Hal ini dilakukan dengan memastikan jadwal keberangkatan yang lebih akurat, guna mengurangi waktu tunggu dan waktu tempuh perjalanan.
“Peningkatan layanan antara lain dengan kepastian jadwal keberangkatan yang akurat guna memangkas waktu tempuh,” terang Budi.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga akan memperkuat konektivitas perjalanan penumpang dari dan menuju titik transit. Ini mencakup peningkatan fasilitas pendukung di halte dan stasiun, integrasi fisik antarmoda yang lebih aman, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
“Langkah tersebut mencakup peningkatan fasilitas pendukung di halte dan stasiun, integrasi fisik antarmoda yang lebih aman, hingga penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans,” ucap Budi.
Ia menambahkan, “Kemudahan akses lanjutan (first dan last mile), memperbaiki fasilitas pendukung di titik transit, termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun, serta menyediakan rute pengumpan seperti Mikrotrans yang andal agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan.”
