DermayuMagz.com – Serikat buruh berencana untuk mendatangi Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa dalam waktu dekat. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja di toko ritel modern.
Isu utama yang akan diangkat adalah terkait pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai dapat memengaruhi nasib para pekerja ritel modern.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN), Iwan Kusmawan, mengonfirmasi rencana audiensi ini. Ia menyatakan akan bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Di atas tanggal 10 (Juni) kami akan melakukan audiensi dulu sebelum kami aksi unjuk rasa di Kementerian Desa maupun di Kemenkop,” kata Iwan saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (7/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Iwan ingin membahas secara mendalam mengenai dampak pendirian KDKMP terhadap para pekerja di toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Ia khawatir adanya KDKMP akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
Menurut Iwan, KDKMP seharusnya tidak diposisikan sebagai pesaing langsung bagi toko ritel modern yang sudah beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa kedua model usaha ini memiliki perbedaan fundamental.
“Katanya Pemerintah sedang menyiapkan lapangan pekerjaan, nah sekarang mereka sudah bekerja, kok yang sudah bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur termasuk perundang-undangan yang berlaku, kok tiba-tiba sekarang (dikabarkan) ditutup?,” ujar Iwan.
Apabila toko ritel modern ditutup akibat kehadiran KDKMP, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang pengangguran baru. Iwan juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas pesangon bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebelumnya, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), yang merupakan pengelola gerai Indomaret, telah memberikan tanggapan terkait isu ini. Mereka menyatakan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum memberikan dampak material yang signifikan terhadap kegiatan usaha maupun rencana pengembangan bisnis perseroan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai peluncuran KDMP.
Corporate Secretary PT Indoritel Makmur Internasional Tbk, Kiki Yanto Gunawan, menjelaskan bahwa perseroan memandang pembentukan KDMP sebagai inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas jaringan distribusi di daerah pedesaan.
Ia menambahkan bahwa model bisnis yang dijalankan oleh KDMP memiliki karakteristik dan segmen pasar yang berbeda. Oleh karena itu, kehadiran KDMP belum memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha entitas asosiasi perseroan.
“Hingga saat ini, Perseroan menilai model usaha KDMP memiliki segmen dan karakteristik tersendiri sehingga belum berdampak secara langsung terhadap kegiatan usaha entitas asosiasi Perseroan,” kata Kiki.
Kiki juga menyatakan bahwa industri ritel modern di Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Hal ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspansi layanan ritel ke berbagai wilayah.
Lebih lanjut, Perseroan belum melihat adanya dampak material terhadap wilayah operasional maupun gerai yang terafiliasi dengan mereka terkait pendirian KDMP.
Terkait pemberitaan mengenai penutupan atau penyesuaian operasional gerai di beberapa wilayah, termasuk di Lombok Tengah, Kiki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi operasional rutin. Evaluasi ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tata ruang yang berlaku di daerah setempat.
“Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses bisnis yang umum dan tidak berkaitan secara langsung dengan keberadaan maupun operasional KDMP,” tegas Kiki.
Selain itu, Perseroan juga menyatakan belum melihat adanya dampak material terhadap rantai pasok mereka akibat pendirian KDMP. Jaringan distribusi perusahaan masih berjalan dengan baik dan didukung oleh kerja sama yang kuat dengan para pemasok.
Perseroan secara berkala terus melakukan evaluasi operasional untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan produk bagi konsumen.
Ke depannya, Perseroan bersama entitas asosiasi akan terus beradaptasi dengan strategi usaha yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah, termasuk di daerah pedesaan.
Mereka juga akan terus mengevaluasi operasional secara berkala untuk menjaga kualitas layanan dan ketersediaan produk.
Jika terjadi perkembangan yang memengaruhi operasional gerai di wilayah pedesaan, Perseroan akan melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi bisnis sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan lokal.
“Perseroan akan terus menjalankan kegiatan usaha secara prudent dan adaptif guna menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha Perseroan,” tutup Kiki.
