DermayuMagz.com – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memberikan klarifikasi mengenai pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026. Ia menegaskan bahwa angka defisit sebesar Rp 240,1 triliun tersebut bukanlah indikasi masalah fiskal, melainkan sebuah strategi yang disengaja oleh pemerintah untuk mempercepat dampak belanja negara terhadap perekonomian.
Dony menjelaskan bahwa pola belanja pemerintah telah diubah untuk menghindari penumpukan pengeluaran di akhir tahun. Kebijakan ini bertujuan agar manfaat ekonomi dari belanja pemerintah dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha secara lebih merata sepanjang tahun.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” ujar Dony dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Pernyataan ini penting untuk meluruskan persepsi publik, termasuk para pengamat, ekonom, dan masyarakat luas, mengenai kondisi fiskal negara.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun, yang setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menjadi sorotan karena merupakan defisit kuartal pertama terbesar dalam sejarah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya mencatat surplus di awal tahun.
Dony membandingkan pola belanja lama dengan yang baru. Dahulu, realisasi belanja pemerintah banyak dilakukan pada bulan November dan Desember. Namun, jika belanja dilakukan di akhir tahun, dampaknya terhadap perekonomian akan terasa sangat singkat.
“Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk mengoptimalkan belanja sejak awal tahun. Tujuannya adalah agar efek pengganda (multiplier effect) dari belanja pemerintah dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Penerimaan Negara Membaik
Dony Oskaria menjelaskan bahwa pelebaran defisit di awal tahun merupakan konsekuensi logis dari percepatan belanja pemerintah. Ketika pengeluaran negara meningkat lebih cepat, sementara penerimaan negara belum terkumpul sepenuhnya, maka defisit akan terlihat lebih besar pada kuartal pertama.
Ia memberikan ilustrasi sederhana untuk menggambarkan hal ini. Jika pemerintah memiliki anggaran belanja sebesar seribu dan ingin membelanjakannya di awal, tengah, atau akhir tahun, total belanjanya akan tetap sama, yaitu seribu.
“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” paparnya.
Lebih lanjut, Dony mengungkapkan bahwa tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal II 2026. Ia mencatat adanya peningkatan pendapatan yang signifikan dari sisi perpajakan.
“Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya dalam sebuah podcast.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi pembengkakan utang pemerintah akibat percepatan belanja, Dony menegaskan bahwa ruang fiskal pemerintah tetap terkendali oleh aturan yang berlaku.
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Dony Oskaria menekankan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada peningkatan besaran belanja, tetapi juga memastikan setiap pengeluaran negara memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian.
Ia mencontohkan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program ini dinilai mampu menciptakan manfaat ganda, baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun memperkuat roda perekonomian di tingkat daerah.
Dony juga mengklarifikasi kritik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman dalam memahami struktur pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat komponen utama: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Dari keempat komponen tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat aktif, baik melalui belanja negara maupun upaya menarik investasi.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ungkapnya.
Bahkan, Dony menilai bahwa Indonesia masih tergolong konservatif jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama karena adanya batasan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB.
“Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” pungkas Dony.
