DermayuMagz.com – Danantara sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bertujuan untuk mengurangi jumlah entitas dari 1.077 menjadi sekitar 200-300 perusahaan pada tahun 2026.
Langkah ini diambil demi meningkatkan efisiensi operasional, mengatasi kerugian yang diderita oleh banyak BUMN, serta memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah di pasar global.
Meskipun akan ada pengurangan jumlah perusahaan secara signifikan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses konsolidasi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para karyawan.
Arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya melindungi para pekerja selama transformasi BUMN ini berlangsung.
Dony menyatakan bahwa Presiden tidak menginginkan adanya PHK dalam proses ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah restrukturisasi perusahaan negara.
Ia menjelaskan bahwa jumlah entitas BUMN yang saat ini mencapai 1.077 perusahaan dinilai terlalu banyak dan banyak di antaranya yang tidak beroperasi secara optimal.
Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen perusahaan dilaporkan mengalami kerugian, dengan total akumulasi kerugian mencapai Rp 20 triliun.
Oleh karena itu, Danantara mengambil langkah konsolidasi dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki lini bisnis serupa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memfokuskan kembali strategi bisnis.
Meski jumlah badan usaha akan berkurang drastis, Dony memastikan bahwa seluruh pekerja akan tetap dipertahankan dan akan dialihkan ke entitas-entitas baru hasil penggabungan.
Dampak Finansial
Danantara telah melakukan perhitungan matang mengenai dampak finansial dari keputusan untuk mempertahankan seluruh tenaga kerja selama proses restrukturisasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan seluruh karyawan setiap tahunnya jauh lebih kecil dibandingkan potensi efisiensi yang bisa diraih dari konsolidasi perusahaan.
Dony merinci bahwa biaya tenaga kerja tahunan dari perusahaan-perusahaan yang akan direstrukturisasi hanya berkisar antara Rp 2 hingga Rp 3 triliun.
Dengan potensi penghematan yang jauh lebih besar, Dony berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Danantara untuk melakukan PHK.
Ia bahkan menyatakan bahwa dengan mempertahankan seluruh karyawan, Danantara masih bisa menghemat sekitar Rp 47 triliun.
Dony menegaskan kembali bahwa para pekerja tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung beban dari restrukturisasi korporasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Ia meyakinkan bahwa seluruh karyawan akan tetap menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi, menegaskan prinsip bahwa perusahaan tidak ingin menzalimi karyawannya karena ini bukan kesalahan mereka.
Selain menjaga lapangan kerja, tujuan utama dari konsolidasi ini adalah untuk menciptakan organisasi BUMN yang lebih ramping dan gesit.
Organisasi yang lebih ramping diharapkan mampu membuat keputusan bisnis dengan lebih cepat dan efektif, sehingga meningkatkan daya saing BUMN secara keseluruhan.
Praktik Transaksi Berlapis
Salah satu alasan krusial di balik perampingan BUMN adalah maraknya praktik transaksi berlapis yang terjadi antara induk perusahaan, anak usaha, hingga cucu perusahaan.
Praktik ini diyakini telah menciptakan biaya tambahan yang tidak perlu dan secara signifikan menurunkan tingkat efisiensi operasional.
Dony mengungkapkan bahwa inefisiensi akibat transaksi berlapis ini diperkirakan mencapai Rp 30 triliun.
Sebagai contoh nyata, Danantara telah berhasil menggabungkan beberapa entitas di bawah naungan Pertamina, seperti Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS).
Penggabungan ini dilakukan karena adanya keterkaitan bisnis yang kuat di antara ketiganya.
Menurut Dony, langkah merger ini telah memberikan hasil penghematan yang signifikan, diperkirakan mencapai sekitar US$ 600–700 juta.
Praktik transaksi yang kompleks dan berbiaya tinggi ini juga teridentifikasi di lingkungan Telkom Group.
Banyak proyek yang harus melalui berbagai lapisan perusahaan sebelum akhirnya dieksekusi, yang berujung pada timbulnya biaya-biaya yang sebenarnya dapat dihindari.
