DermayuMagz.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran dan kesadarannya mengenai potensi penyalahgunaan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritasnya.
Dalam sebuah kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7/2026), Prabowo menyatakan bahwa program MBG akan tetap dilanjutkan. Namun, ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya oknum yang mencoba “menyusup” ke dalam program tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” ujar Presiden Prabowo, menyiratkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Prabowo menyampaikan rasa herannya terhadap berbagai modus operandi yang kerap digunakan oleh para pelaku korupsi untuk meraup keuntungan dari uang rakyat. “Tapi memang ya orang kalau mau nyolong ada aja, ada aja, gue heran itu,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi dan mencegah potensi korupsi dalam program MBG, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan memperluas cakupan pengawasan. Ia memberikan izin kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa,” tegasnya, menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, termasuk di dapur-dapur tempat makanan disiapkan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengawasan program MBG. Ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang mereka temukan.
“Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan, bener? Gausah susah-susah nomor telepon ini,” kata Prabowo, menyarankan penggunaan media sosial seperti TikTok sebagai salah satu cara cepat untuk melaporkan temuan.
Instruksi pengawasan juga diperluas hingga ke tingkat aparat penegak hukum di daerah. Presiden meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek, untuk turut serta mengawasi jalannya program MBG.
Namun, Prabowo memberikan peringatan keras agar pengawasan yang dilakukan oleh aparat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan program berjalan dengan baik dan akuntabel, bukan untuk menjadi ajang pemerasan atau “meminta setoran”.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek periksa, periksa yang artinya baik, jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran,” pungkasnya, menunjukkan pemahamannya terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi.
