DermayuMagz.com – Gelombang kritik tajam kembali menghantam wacana kebijakan pendidikan di Jawa Barat setelah munculnya isu mengenai rencana reaktivasi Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Ono Surono, selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, secara terbuka menyatakan sikap penolakan keras terhadap wacana tersebut.
Bagi Ono, pendidikan bukanlah komoditas bisnis yang dapat dijadikan ladang keuntungan atau sumber pendapatan tambahan bagi institusi pendidikan. Ia menekankan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara, bukan justru dibebankan kembali kepada masyarakat melalui pungutan-pungutan baru.
Pendidikan Sebagai Hak Dasar, Bukan Komoditas
Isu mengenai reaktivasi SPP ini memicu kekhawatiran luas di kalangan orang tua murid. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini akan membebani ekonomi keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Ono Surono menyoroti bahwa semangat pendidikan gratis yang selama ini diperjuangkan harus tetap menjadi harga mati.
Dalam pandangan Ono, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin operasional sekolah melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa jika ada kekurangan dalam pendanaan sekolah, maka solusinya bukanlah dengan membebankan biaya kepada orang tua siswa, melainkan melalui efisiensi anggaran daerah dan optimalisasi bantuan pemerintah pusat.
Menolak Komersialisasi Sekolah
Lebih lanjut, Ono Surono memperingatkan agar pihak sekolah maupun dinas terkait tidak mencoba-coba mengubah sekolah negeri menjadi entitas yang berorientasi pada profit. Menurutnya, praktik komersialisasi pendidikan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu akan semakin sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Ia menilai bahwa reaktivasi SPP berpotensi menciptakan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Jika kebijakan ini dipaksakan, dikhawatirkan akan terjadi penurunan angka partisipasi sekolah karena banyak siswa yang terpaksa putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi beban biaya tersebut.
Pentingnya Transparansi Anggaran
Ono mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen keuangan sekolah. Ia berpendapat bahwa selama ini sering kali terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD maupun dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pemerintah bukanlah mencari sumber pendapatan baru melalui SPP, melainkan melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana yang ada. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.
Tuntutan untuk Kebijakan yang Pro-Rakyat
Sikap tegas Ono Surono ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan pegiat pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan gratis adalah hak mutlak rakyat yang tidak bisa ditawar. Kebijakan publik di sektor pendidikan seharusnya diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya.
Beberapa poin mendasar yang ditekankan oleh Ono dalam menolak reaktivasi SPP meliputi:
- Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
- Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara memadai untuk menutupi biaya operasional sekolah.
- Komersialisasi pendidikan hanya akan menciptakan eksklusi sosial bagi kelompok ekonomi lemah.
- Pentingnya audit dan pengawasan ketat terhadap dana bantuan pendidikan agar tidak disalahgunakan.
Menunggu Langkah Konkret Pemerintah
Hingga saat ini, perdebatan mengenai SPP masih terus bergulir di tingkat legislatif dan eksekutif. Masyarakat Jawa Barat kini menanti sikap resmi pemerintah provinsi terkait tuntutan tersebut. Harapan besar ditumpukan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip pendidikan gratis tanpa syarat.
Ono Surono berjanji akan terus mengawal isu ini di DPRD Jawa Barat agar tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran pendidikan yang berpihak pada pemerataan kualitas, sehingga anak-anak di seluruh pelosok Jawa Barat, baik di kota maupun desa, memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu tanpa terhambat oleh biaya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Mengorbankan akses pendidikan demi alasan efisiensi anggaran jangka pendek adalah langkah yang keliru dan kontraproduktif terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
