DermayuMagz.com – Kasus dugaan korupsi dan kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kini kembali menyita perhatian publik. Sorotan tajam tertuju pada sosok berinisial YR, mantan Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Indramayu, yang namanya tercatat dalam daftar debitur dengan nilai kewajiban mencapai Rp1,7 miliar.
Nama YR muncul ke permukaan setelah dokumen putusan pengadilan, yakni Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tertanggal 24 April 2026, mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam skema kredit yang diduga fiktif. Berdasarkan data yang dihimpun, kredit atas nama YR tersebut tercatat telah dicairkan pada 30 September 2020.
Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pola penyaluran kredit di BPR Karya Remaja yang melibatkan peran koordinator. Dokumen perkara menunjukkan bahwa salah satu koordinator berinisial HH diduga mengoordinasikan 14 perjanjian kredit menggunakan identitas 13 warga dengan total pencairan mencapai Rp19,9 miliar.
Dari total dana yang dicairkan tersebut, sebanyak Rp18,962 miliar atau sekitar 95 persen tercatat sebagai tunggakan macet. Angka tersebut menempatkan kelompok debitur yang dikoordinasikan oleh HH sebagai salah satu penyumbang kerugian terbesar bagi bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu tersebut.
Situasi ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama setelah muncul informasi mengenai pembangunan rumah mewah milik YR di kawasan Jalan Tembaga, Kavling Dewan, Kelurahan Margadadi, Indramayu. Publik mempertanyakan korelasi antara kewajiban kredit miliaran rupiah yang belum terselesaikan dengan aset bangunan megah tersebut.
Namun, penting untuk ditekankan bahwa hingga saat ini, keberadaan rumah mewah tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung sebagai bentuk pelanggaran hukum. Diperlukan transparansi mengenai asal-usul dana pembangunan serta status kepemilikan aset tersebut guna menghindari spekulasi yang tidak berdasar.
Hingga saat ini, pihak berwenang masih berupaya keras melakukan pemulihan aset (recovery) terhadap BPR Karya Remaja yang sedang dalam proses likuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri Indramayu terus menjalin koordinasi intensif untuk memastikan kerugian negara dapat diminimalisir.
Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menegaskan bahwa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pihaknya berkomitmen untuk terus mengejar aset-aset yang tersisa, termasuk melalui mekanisme lelang dan sita eksekusi terhadap agunan-agunan kredit yang bermasalah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menekankan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak boleh hanya berhenti pada hukuman badan bagi para pelaku. Baginya, pemulihan kerugian keuangan negara menjadi indikator keberhasilan yang jauh lebih substansial bagi masyarakat.
Kasus BPR Karya Remaja ini memberikan pelajaran penting mengenai tata kelola lembaga keuangan daerah. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian publik saat ini meliputi:
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menuntaskan perkara ini. Transparansi informasi mengenai status kredit para debitur, termasuk ruang klarifikasi bagi pihak yang namanya tercantum, dipandang perlu agar kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Penyelesaian kasus ini tidak hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga menjadi upaya pembersihan sistem perbankan daerah dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Proses lelang dan eksekusi aset diharapkan dapat memberikan kejelasan atas kerugian yang terjadi di BPR Karya Remayu.

















