DermayuMagz.com – Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini memasuki tahap krusial dengan ditetapkannya standar administratif yang harus dipenuhi oleh kandidat yang diusulkan oleh Presiden .

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa terdapat 22 administratif yang wajib dipenuhi oleh calon wakil presiden. Seluruh dokumen tersebut nantinya akan melewati proses verifikasi ketat untuk memastikan kelayakan kandidat sebelum diajukan ke tahap selanjutnya.

Muzani menjelaskan bahwa poin-poin persyaratan tersebut mencakup berbagai dokumen penting, termasuk di antaranya ijazah pendidikan dan hasil pemeriksaan kesehatan. Seluruh berkas ini menjadi bagian integral dari prosedur yang harus diserahkan oleh Presiden saat menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada pihak MPR.

Untuk mengawal proses verifikasi ini, MPR telah membentuk tim khusus yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Tim ini dipimpin oleh Habiburokhman selaku ketua, dengan menunjuk perwakilan dari PDI Perjuangan untuk menempati posisi sekretaris. Tim ini memiliki wewenang untuk memeriksa secara detail setiap poin persyaratan yang diajukan, termasuk aspek kesehatan dan validitas dokumen ijazah.

Selain tim verifikasi, lembaga legislatif ini juga menyiapkan panitia ad hoc yang diketuai oleh Bambang Wuryanto. Panitia tersebut terdiri dari 36 anggota yang merepresentasikan seluruh fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), didampingi oleh dua wakil ketua guna memastikan proses transisi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Mengenai tenggat waktu, MPR telah menetapkan batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto, yakni pada Rabu, 25 November 2026. Jadwal ini menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tahapan pemilihan.

Terkait agenda pelantikan, rapat paripurna yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 kini telah dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026. Perubahan jadwal ini dilakukan setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden yang meminta penundaan waktu. Tambahan waktu tersebut ditujukan agar Presiden dapat melakukan komunikasi lebih mendalam dengan partai pengusung, koalisi, serta berbagai tokoh nasional dalam rangka mempertimbangkan calon terbaik.

Hingga saat ini, pihak MPR belum memutuskan mekanisme spesifik mengenai cara pemilihan wakil presiden tersebut, apakah melalui mekanisme pemungutan suara atau cara lainnya. Muzani menyatakan bahwa detail teknis mengenai penyelenggaraan rapat paripurna tersebut akan dimatangkan lebih lanjut oleh panitia ad hoc yang telah dibentuk.

Pembentukan tim verifikasi dan panitia ad hoc ini merupakan bentuk keseriusan MPR dalam menjamin proses pengisian jabatan wakil presiden dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prosedur tata negara yang berlaku di Indonesia.