DermayuMagz.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi menyatakan keterlibatannya dalam mengawal kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan korban yang kini tengah dalam proses penanganan pihak kepolisian di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa lembaganya telah melakukan koordinasi internal dan bersiap untuk menerjunkan tim investigasi ke lokasi kejadian. Keterlibatan ini dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan, mengingat posisi terlapor sebagai pejabat publik.
“Tentu saja berulangnya kasus ini mengindikasikan adanya persoalan serius terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, di mana pola relasi kuasa yang terjadi kian menunjukkan peningkatan,” ujar Anis dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2026).
Dalam konteks penegakan hukum, Komnas HAM mendesak aparat kepolisian untuk bekerja secara komprehensif. Pihaknya mendorong penerapan pasal berlapis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Selain fokus pada aspek hukum, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Anis mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan intensif kepada pelapor. Langkah ini dipandang krusial untuk meminimalisir potensi intimidasi serta menjamin keamanan korban selama proses penyidikan berlangsung.
Di sisi lain, Bupati Kupang, Yosef Lede, telah menyampaikan sikapnya terkait laporan yang menyeret namanya. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (15/11/2026), ia menyatakan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di Polda NTT.
“Kita berharap agar masalah ini cepat selesai. Saya harapkan masyarakat tetap tenang,” ungkap Yosef Lede. Ia juga menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah sembari menanti perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian.
Menanggapi kasus tersebut, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, memastikan bahwa kepolisian tidak akan melakukan tindakan tebang pilih. Penanganan perkara dilakukan sepenuhnya berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.
Proses penyidikan saat ini mencakup beberapa langkah krusial, di antaranya:
Polda NTT berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini secara profesional demi mewujudkan kepastian hukum. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami bukti-bukti yang ada untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

















