DermayuMagz.com – Proyek revitalisasi sarana pendidikan di UPTD SDN 1 Gabuskulon, yang berlokasi di Blok Kedungwaru, Desa Gabuskulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, tengah menjadi sorotan publik. Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah ini justru memicu tanya terkait standar operasional di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada aspek keselamatan kerja serta transparansi pengelolaan tenaga kerja. Berdasarkan tinjauan di lokasi proyek pada Senin, 16 November 2026, ditemukan fakta bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum berjalan secara optimal.
Temuan di Lapangan Terkait Standar K3
Dalam pengamatan langsung di area pembangunan, ditemukan seorang pekerja yang beraktivitas tanpa mengenakan sepatu keselamatan atau safety shoes. Padahal, penggunaan alat pelindung diri (APD) yang lengkap merupakan syarat mutlak dalam proyek konstruksi guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
Saat dikonfirmasi, pekerja tersebut mengakui bahwa fasilitas APD yang ia terima dari pihak pelaksana hanya terbatas pada helm dan rompi saja. Pekerja tersebut juga menuturkan bahwa dirinya telah terlibat dalam proyek ini selama kurang lebih satu minggu dengan sistem pembayaran upah yang dikelola oleh pihak tertentu dari Indramayu.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai komitmen pelaksana proyek dalam menjamin keselamatan para pekerjanya. Sebagai informasi, program revitalisasi sekolah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga aspek keselamatan selama masa konstruksi seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
Polemik Asal Tenaga Kerja
Selain masalah K3, asal-usul tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek ini juga menjadi perbincangan di lingkungan sekitar. Informasi yang dihimpun dari narasumber di lapangan menyebutkan bahwa mayoritas pekerja yang beraktivitas di SDN 1 Gabuskulon bukanlah warga setempat.
Keterangan dari pihak sekolah mengonfirmasi bahwa para pekerja tersebut didatangkan dari wilayah Tukdana. Alasan yang dikemukakan terkait kebijakan ini adalah adanya kendala waktu serta kesulitan dalam mencari ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk menyelesaikan target pembangunan.
Meski demikian, penjelasan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih mendalam. Transparansi mengenai siapa pihak ketiga yang bertanggung jawab atas proyek ini serta bagaimana mekanisme kerja sama yang terjalin antara pihak pelaksana dengan sekolah menjadi hal krusial yang perlu diklarifikasi.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan
Proyek revitalisasi satuan pendidikan merupakan bentuk bantuan pemerintah yang menggunakan dana publik. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dilakukan secara akuntabel dan terbuka agar hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penggunaan pihak ketiga dalam proyek sekolah semestinya tetap berada dalam pengawasan ketat, baik dari sisi kualitas bangunan maupun kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja, termasuk penyediaan APD yang memadai, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana proyek.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek terkait temuan di lapangan tersebut. DermayuMagz.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak sekolah maupun instansi terkait agar informasi yang beredar dapat tersampaikan secara berimbang dan objektif kepada masyarakat luas.
Diharapkan instansi terkait segera melakukan peninjauan kembali di lokasi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pembangunan, mulai dari keselamatan kerja hingga tata kelola tenaga kerja, telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

















